Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan pentingnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai pijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk di sektor pertahanan dan keamanan maritim. Ia menilai, sertifikasi kompetensi menjadi alat strategis untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan yang terukur, profesional, dan relevan dengan tuntutan organisasi modern.
Pernyataan itu disampaikan Afriansyah saat menghadiri Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa sertifikasi bukan hanya urusan administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional.
“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujar Afriansyah.
Menurut dia, penguatan kualitas sertifikasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menyiapkan sumber daya manusia maritim yang andal di tengah perubahan geopolitik global dan perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Situasi itu, kata dia, menuntut prajurit TNI Angkatan Laut memiliki kompetensi yang sesuai, disiplin tinggi, dan siap menghadapi tantangan baru.
Afriansyah juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadikan wilayah maritim sebagai aset strategis. Kawasan itu, lanjutnya, berperan penting bagi pertahanan negara sekaligus jalur ekonomi dan perdagangan internasional.
“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Afriansyah memberikan apresiasi kepada TNI Angkatan Laut dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL atas kerja sama dalam memperkuat sistem sertifikasi berbasis standar profesi. Ia menilai sinergi lintas sektor perlu terus diperluas, mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, industri, hingga lembaga sertifikasi.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas,” kata dia.
