Jakarta – Veronica Tan mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memprioritaskan pemberdayaan selain perlindungan. Dia meminta waktu lima menit untuk menuntaskan penjelasannya. Dia menegaskan, sejak awal bahwa mandat Kementerian PPPA bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga pemberdayaan.
"Jadi kita bicara tadi di perlindungan. Karena kita kan pemberdayaan dan perlindungan, Pak," jelas Veronica.
Dia mencontohkan praktik di luar negeri, di mana janda dan lansia tetap produktif dan terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Menurutnya, kondisi itu seharusnya bisa menjadi cermin bagi Indonesia, terutama Jakarta, yang masih memiliki banyak lansia belum tersentuh program produktivitas. Dia mengajak semua pihak melihat data secara terbuka dan bahkan mengusulkan turun langsung ke lapangan agar perspektif bisa disamakan.
Veronica juga menekankan perlunya kejelasan arah rapat. Baginya, pembahasan yang terlalu lama berkutat pada isu hukum justru mengaburkan peran kementerian. Kementerian PPPA, menurutnya, harus mulai memfokuskan energi pada pemberdayaan sosial dan ekonomi, bukan bertindak sebagai advokat kasus.
Veronica mengakui jajaran kementerian masih relatif baru dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Namun, dia mengapresiasi dukungan Komisi VIII DPR yang dinilainya menjadi energi positif untuk bergerak bersama. Dia juga menyinggung kolaborasi dengan BUMN, termasuk PNM, dalam membantu pemberdayaan perempuan secara personal di lapangan.
Sorotan lain yang disampaikannya adalah akurasi data. Veronica menilai banyak perempuan di desa-desa kini menjadi tulang punggung keluarga, meski secara administratif masih tercatat sebagai ibu rumah tangga. Karena itu, pendataan menjadi kunci agar program tepat sasaran. Dia menyebut Menteri PPPA telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membenahi persoalan tersebut.
Veronica menegaskan tujuan rapat kerja seharusnya membahas arah program dan dorongan anggaran, bukan teknis. Dia mengajak Komisi VIII menyepakati langkah bersama untuk memperkuat Kementerian PPPA sebagai salah satu indikator penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Kalau kita ingin SDM Indonesia unggul ke depan, perempuan dan anak harus kita dorong bersama,” ujarnya.
