Jakarta – Pemerintah mulai memusatkan penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke tahap pemulihan permanen. Setelah melewati tanggap darurat dan masa transisi, program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon disiapkan berjalan bertahap hingga 2028.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut penanganan bencana memang dibagi ke dalam tiga fase besar. Ia menjelaskan, tahap pertama adalah tanggap darurat, lalu transisi, dan terakhir pemulihan permanen.
“Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak, pemerintah daerah semua bergerak dan itu termitigasi dengan cukup baik,” kata Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5).
Menurut Tito, fase awal tersebut dapat dikendalikan lewat koordinasi pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, kata dia, kerja lintas sektor terus dipercepat untuk menjaga kesinambungan masa transisi.
Sejumlah layanan yang sempat terganggu kini sudah kembali normal. Pemerintahan daerah kembali berjalan, pasokan listrik dan distribusi BBM pulih, layanan internet tersambung lagi, dan fasilitas kesehatan juga telah beroperasi.
Pemulihan konektivitas juga menunjukkan perkembangan signifikan. Seluruh jalan nasional kini kembali terhubung. Jembatan nasional pun sudah dapat digunakan lagi, baik melalui pembangunan permanen maupun solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.
“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, sebagian besar dari sekitar 4.922 sekolah terdampak sudah kembali menggelar pembelajaran di sekolah masing-masing setelah dilakukan perbaikan. Meski begitu, sebagian kecil masih harus memakai tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain, terutama di wilayah yang memerlukan relokasi.
Kondisi hunian penyintas juga terus membaik. Jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda dilaporkan terus berkurang.
Dengan situasi yang kian terkendali, pemerintah kini bersiap masuk ke tahap rehab-rekon berbasis Rencana Induk atau Renduk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen tersebut disusun dari konsolidasi usulan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan penyelarasan bersama Kementerian PPN/Bappenas serta Satgas PRR.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk,” jelas Tito.
Renduk pemulihan itu disusun untuk periode 2026-2028 dengan total 11.512 kegiatan lintas sektor. Programnya mencakup pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap.
Tito menegaskan, fokus utama pada tahun pertama adalah infrastruktur dasar dan percepatan pembangunan hunian tetap. Langkah itu dimaksudkan agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
