Jakarta – Pemerintah menempatkan pemulihan ekonomi penyintas sekaligus pengurangan risiko bencana susulan sebagai fokus utama dalam fase transisi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prioritas itu juga dibarengi percepatan perbaikan infrastruktur serta pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak.
Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Pratikno, menegaskan arah kebijakan tersebut setelah rapat bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Pratikno mengatakan, pemulihan ekonomi tidak akan dijalankan sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan sejumlah langkah strategis. Di antaranya normalisasi sungai, pemulihan sawah dan tambak, perbaikan jalur logistik, penguatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta program padat karya.
Menurut dia, skema itu disusun untuk mengantisipasi ancaman lanjutan setelah bencana, termasuk potensi banjir susulan di wilayah yang aliran sungainya belum sepenuhnya dinormalisasi.
“Kebutuhan mendesak masyarakat terus kami jaga supaya bisa terpenuhi sebaik-baiknya. Selain itu, kami juga harus kembali memfasilitasi kehidupan ekonomi masyarakat, mulai dari menjaga jalur logistik, pertanian, perikanan, hingga perdagangan dan UMKM,” kata Pratikno.
Ia menambahkan, pemerintah juga memberi perhatian pada ketahanan infrastruktur yang sedang dibangun kembali. Perbaikan fisik, kata dia, harus menghasilkan fasilitas yang lebih kokoh agar mampu menghadapi risiko bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim ke depan.
“Kita harus mengawal infrastruktur fisik jangan sampai nanti tidak kokoh dalam menghadapi perubahan iklim ke depan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Tito Karnavian menilai pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur menjadi dua kunci agar masyarakat terdampak bisa segera kembali menjalani aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Ia juga menekankan pentingnya langkah tersebut untuk menekan risiko dampak bencana di masa mendatang.
“Terutama yang kita prioritaskan adalah infrastruktur. Seperti tadi disampaikan (Ketua Tim Pengarah Satgas PRR Pratikno), normalisasi sungai menjadi prioritas, kemudian jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, pertambakan, dan sektor ekonomi,” kata Tito.
Selain itu, pemerintah melalui Satgas PRR akan mempercepat pembangunan hunian tetap di tiga daerah terdampak. Langkah ini ditujukan agar para penyintas tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara dan bisa segera menata kehidupan yang lebih layak serta berkelanjutan.
“Kemudian huntap juga penting supaya masyarakat tidak terlalu lama di huntara,” pungkas Tito.
