Aceh – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat konsolidasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengejar pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini difokuskan agar target tahun anggaran 2026 tetap bisa dicapai meski waktu pelaksanaannya hanya tersisa lima bulan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa setiap tahapan harus dikawal secara rinci, mulai dari ketersediaan lahan hingga dukungan infrastruktur dasar. Menurut dia, dana lebih dari Rp2 triliun yang telah disiapkan untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) harus benar-benar terserap untuk membangun rumah yang layak huni.
Tito menyebut pembangunan kawasan hunian kompleks tidak sederhana karena membutuhkan banyak syarat teknis. “Pembangunan rumah kompleks jauh lebih sulit karena memerlukan lahan, saluran air, listrik, dan akses jalan. Hal ini harus dibicarakan secara detail dan dicek langsung di lapangan agar tidak ada target yang meleset,” ujarnya.
Di sisi lain, Satgas PRR juga menutup celah terjadinya tumpang tindih pendanaan melalui sinkronisasi data bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PKP, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, menjelaskan bahwa penyatuan informasi itu mencakup data penerima bantuan hingga pembagian porsi pendanaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan CSR.
Bagi Satgas PRR, ketepatan data menjadi kunci agar pembangunan tidak meleset dari sasaran. Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Andre Julian, mengatakan saat ini terdapat target 14.897 unit Huntap insitu dan relokasi mandiri. Dari jumlah itu, 413 unit masih dalam tahap konstruksi dan 93 unit telah selesai dibangun.
Secara keseluruhan, kebutuhan Huntap diperkirakan mencapai 27.035 unit. Angka itu mencakup 12.138 unit usulan stimulan untuk rumah rusak. Pada 2026, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit Huntap relokasi terpusat dengan dukungan anggaran Rp2,33 triliun.
Pembangunan tersebut tidak hanya menyasar rumah tipe 36, tetapi juga fasilitas penunjang seperti drainase, jaringan air bersih, dan ruang terbuka hijau. Satgas PRR menempatkan aspek keamanan lokasi sebagai prioritas, termasuk melalui verifikasi geologi yang ketat di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Gayo Lues, Aceh, untuk menekan risiko bencana di kemudian hari.
Di saat yang sama, validasi data penerima bantuan berbasis by name by address (BNBA) masih terus berlangsung. Proses itu dilakukan melalui verifikasi BPS hingga tahap ke-10.
