TANGERANG, Gonesia.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menerima penghargaan Excellence Leadership Innovation in Smart Governance for Urban Sustainability di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (10/7/2026).
Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Smart City, Innovation Construction & Sustainable Living 2026 sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis BSKDN dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Yusharto menekankan bahwa raihan ini bukanlah titik henti, melainkan tanggung jawab besar untuk terus memacu kebijakan publik yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif.
Ia menyatakan, “Penghargaan ini bukanlah garis akhir dari sebuah perjalanan, melainkan amanah untuk terus memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Penghargaan ini sesungguhnya juga menjadi milik seluruh pemerintah daerah yang setiap hari menghadirkan berbagai solusi bagi masyarakat melalui inovasi.”
Menurutnya, tata kelola pemerintahan cerdas atau smart governance tidak boleh terjebak dalam pemahaman sempit mengenai digitalisasi layanan atau penggunaan aplikasi semata.
Ia menjelaskan, “Smart governance adalah kemampuan pemerintah mengambil keputusan berbasis data, mengintegrasikan lintas sektor, memperkuat partisipasi publik, memanfaatkan kecerdasan artifisial dan analitik data, serta membangun kolaborasi antarpemerintah dan multipihak.”
Tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia saat ini dinilai semakin kompleks akibat laju urbanisasi yang pesat.
Berbagai persoalan krusial seperti kemacetan, kebutuhan perumahan, pengelolaan sampah, hingga dampak perubahan iklim menuntut respons cepat dari pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa segala permasalahan tersebut tidak mungkin lagi diselesaikan melalui pendekatan birokrasi konvensional.
Oleh karena itu, BSKDN berkomitmen memperkuat posisinya sebagai government think tank yang mengandalkan riset serta analitik data.
Pihaknya kini mulai mengintegrasikan policy foresight dan kecerdasan artifisial untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap masa depan.
Upaya tersebut membuahkan hasil nyata dengan melonjaknya jumlah inovasi daerah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Data menunjukkan jumlah inovasi daerah meningkat tajam dari 3.718 pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025.
Pencapaian ini mencerminkan bahwa inovasi telah bertransformasi menjadi budaya kerja di instansi pemerintah daerah.
Tugas utama BSKDN saat ini adalah mengolah ribuan praktik baik tersebut menjadi pengetahuan kebijakan yang dapat direplikasi secara nasional.
Ia mengatakan, “Di balik puluhan ribu inovasi tersebut terdapat pengalaman, pembelajaran, dan solusi yang telah terbukti menjawab persoalan masyarakat. Tugas kami adalah memastikan seluruh praktik baik itu diolah menjadi pengetahuan kebijakan, dianalisis secara ilmiah, lalu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi secara nasional.”
Keberhasilan pembangunan nasional, menurutnya, tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran atau fisik infrastruktur semata.
Hal yang jauh lebih fundamental adalah kemampuan pemerintah dalam mengubah pengetahuan menjadi kebijakan serta mengubah kolaborasi menjadi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
