Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti keras kasus dugaan nirempati tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang memicu perhatian publik. Menurut dia, persoalan itu tidak berhenti pada perilaku sejumlah oknum nakes, melainkan juga memperlihatkan masalah dalam sistem pelayanan kesehatan yang dirasakan pasien.
Puan mengatakan, insiden yang ramai dibicarakan masyarakat tersebut harus dibaca sebagai alarm bagi pemerintah. Ia menilai pelayanan publik di sektor kesehatan tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaan, terlebih ketika berhadapan dengan pasien yang sedang membutuhkan pertolongan.
“Dalam peristiwa yang sedang menjadi sorotan masyarakat, sebenarnya persoalan yang muncul bukan hanya soal nirempati sejumlah oknum nakes saja, tapi juga tentang sistem dan pelayanan kesehatan itu sendiri yang harus digarisbawahi,” ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).
Kasus ini mencuat setelah seorang pasien BPJS bernama Yurizal Tri Chaerawan mengungkap pengalamannya di media sosial pada 22 Juli lewat akun Threads @yurizaltrich. Dalam unggahannya, ia mengaku menunggu hingga delapan jam tanpa memperoleh kamar rawat inap, meski tidak menyebut nama rumah sakit tempat ia dirawat.
Curahan hati itu kemudian viral dan memancing komentar bernada hinaan dari sejumlah akun. Sebagian akun yang menulis komentar tersebut diduga merupakan dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain bila merujuk pada keterangan di profil media sosial mereka.
Situasi makin ramai setelah seorang kerabat Yurizal menyampaikan bahwa pasien itu meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Setelah itu, publik menyoroti sikap kasar dan bullying yang muncul di kolom komentar unggahan tersebut.
Puan menyayangkan respons itu. Ia menegaskan, tenaga kesehatan seharusnya menjadi pihak yang paling memahami pentingnya empati dalam pelayanan.
“Pelayanan kesehatan jangan sampai kehilangan empati, karena ini menyangkut kemanusiaan dan sistem pelayanan publik. Tenaga kesehatan harus berempati kepada pasien, termasuk pasien BPJS,” kata Puan.
Ia juga meminta kasus ini tidak dipersempit sebagai persoalan perilaku individu semata. Puan menilai ada pekerjaan besar yang harus dibenahi, mulai dari kesiapan rumah sakit hingga mutu sistem pelayanan kesehatan nasional.
Menurut dia, rentetan peristiwa dari keluhan soal lambatnya layanan, komentar merendahkan di media sosial, hingga kabar meninggalnya pasien, telah melampaui urusan satu rumah sakit.
“Peristiwa ini menyentuh hal yang paling mendasar dalam pelayanan kesehatan, yaitu kepercayaan masyarakat bahwa Negara akan hadir ketika seseorang berada dalam kondisi paling rentan,” ujarnya.
Puan menambahkan, ketika pasien yang sedang berjuang mendapatkan perawatan justru menerima perlakuan yang merendahkan martabat, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik profesi kesehatan. Lebih dari itu, kata dia, kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional ikut terdampak.
Karena itu, Puan mendorong pemerintah menjadikan kasus ini sebagai titik tolak evaluasi menyeluruh. Ia meminta peninjauan dilakukan terhadap kapasitas rumah sakit, ketersediaan fasilitas, sistem kesehatan nasional, hingga budaya pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan.
“Pelayanan kesehatan tidak cukup diukur dari tersedianya tenaga medis, tempat tidur, maupun pembiayaan melalui JKN, tetapi juga dari kemampuan sistem memastikan setiap pasien diperlakukan secara cepat, manusiawi, dan bermartabat tanpa membedakan latar belakang maupun status kepesertaannya,” tutur Puan.
Ia juga meminta adanya evaluasi nasional terhadap standar pelayanan pasien gawat darurat dan pengelolaan ketersediaan tempat tidur rumah sakit. Menurut dia, perlu ada sistem informasi kapasitas layanan yang terintegrasi secara nasional agar pasien tidak lagi menghadapi ketidakpastian saat membutuhkan perawatan segera.
Selain aspek teknis, Puan menekankan pentingnya budaya pelayanan kesehatan yang berlandaskan empati dan penghormatan terhadap martabat pasien. Standar itu, kata dia, harus dievaluasi berkala bersama akuntabilitas pelayanan.
“Karena dalam profesi pelayanan publik seperti di fasilitas kesehatan, pendekatan personal dan sistem layanan sama pentingnya dengan standar klinis,” ucapnya.
Terkait dugaan aksi bullying oleh oknum nakes, Puan meminta pemerintah bersama organisasi profesi memastikan setiap pelanggaran etik diproses secara transparan. Ia menilai permintaan maaf yang sudah disampaikan sebagian pihak tidak otomatis menghapus kewajiban untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
“Perlu ada investigasi lebih mendalam, apakah ada dampak dari pasien karena di-bully di media sosial. Dan harus ada penyelidikan terhadap pelaku untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa profesi di sektor layanan kesehatan memiliki mekanisme koreksi yang tegas,” katanya.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebelumnya menyatakan akan menyelidiki dugaan pelanggaran etik dokter terkait aktivitas di media sosial. Di sisi lain, para nakes yang sempat melontarkan komentar kasar kepada Yurizal juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Bagi Puan, permintaan maaf memang penting sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun ia menegaskan, negara tetap harus memastikan pelanggaran etika yang merendahkan pasien ditangani melalui pembinaan maupun penegakan kode etik sesuai aturan.
“Pelayanan kesehatan adalah salah satu wajah paling nyata tentang kehadiran Negara bagi rakyatnya. Tidak boleh ada masyarakat yang kehilangan harapan ketika mencari pertolongan medis. Negara harus memastikan setiap orang yang datang ke fasilitas kesehatan memperoleh pelayanan yang cepat, bermartabat, dan penuh empati,” pungkasnya.
