JAKARTA, Gonesia.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dan aparat keamanan untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meminimalisir praktik korupsi yang mulai menyusup ke dalam proyek strategis nasional tersebut.
Instruksi ini muncul di tengah kekhawatiran pemerintah terkait adanya oknum yang berupaya memanfaatkan anggaran program untuk kepentingan pribadi.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program ini demi masa depan generasi penerus bangsa.
“MBG kita teruskan! Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” kata Prabowo saat meresmikan Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).
Ia memerintahkan gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa untuk melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur penyelenggara MBG di wilayah masing-masing.
Pihaknya memberikan akses jalur komunikasi terbuka bagi para pejabat daerah untuk melaporkan temuan penyimpangan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional atau bahkan kepada Presiden sendiri.
“Maka saya minta Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa boleh memeriksa semua dapur MBG Saudara periksa! Laporkan kepada Kepala BGN kalau perlu lapor langsung ke saya,” ujarnya.
Selain pemerintah daerah, aparat penegak hukum dari unsur TNI dan Polri juga diminta untuk terlibat aktif dalam pengawasan lapangan.
Ia mengingatkan bahwa keterlibatan aparat harus berorientasi pada keberhasilan program, bukan untuk mencari celah keuntungan di balik pengawasan tersebut.
Presiden menekankan bahwa MBG merupakan investasi krusial bagi kesehatan fisik dan kecerdasan anak-anak Indonesia.
“MBG ini adalah sangat strategis karena ini makan untuk anak-anak kita generasi penerus. Dia harus sel otak harus berkembang dengan baik, sel tulang harus baik, sel otot harus baik,” tuturnya.
Langkah preventif ini diambil menyusul adanya pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Penyidikan tersebut difokuskan pada pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Gizi Nasional periode 2025–2026.
Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pejabat tinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Penyidik juga telah menetapkan sejumlah pihak dari sektor swasta sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus berlangsung untuk membongkar jaringan yang terlibat dalam penyimpangan dana program tersebut.
Pemerintah berjanji akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana dalam program yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas gizi nasional ini.
Pengawasan ketat ini menjadi sinyal bahwa negara tidak akan menoleransi praktik korupsi, terutama pada program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan anak-anak.
Upaya bersih-bersih ini diharapkan mampu mengembalikan integritas program MBG agar berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.
