Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menyiapkan alokasi anggaran fantastis sebesar Rp 2.567,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dana jumbo ini, yang mencakup 66 persen dari total belanja negara, diprioritaskan untuk sejumlah program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alokasi ini dalam rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta pada 1 Desember 2025. Ia menjelaskan, total belanja negara untuk tahun 2026 mencapai Rp 3.842 triliun, dengan sebagian besar dikhususkan untuk sektor prioritas.
Salah satu program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG), akan menerima anggaran sebesar Rp 335 triliun pada tahun depan. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan alokasi tahun berjalan sebesar Rp 71 triliun.
Airlangga menargetkan program MBG menjangkau 80 juta penerima hingga Mei atau Juni 2026, setelah saat ini sudah dinikmati oleh 44 juta masyarakat dan anak-anak sekolah.
Sektor pendidikan juga mendapat porsi besar dengan Rp 757,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan sekolah-sekolah unggulan, sekolah rakyat, serta perbaikan fasilitas pendidikan. Sementara itu, sektor kesehatan dialokasikan Rp 244 triliun.
Untuk ketahanan pangan, pemerintah menyiapkan Rp 164,4 triliun, terutama untuk pengadaan beras Bulog. Sektor ketahanan energi memperoleh subsidi energi senilai Rp 402,4 triliun.
Pengembangan koperasi dan UMKM dianggarkan Rp 181,8 triliun. Anggaran pertahanan mencapai Rp 424 triliun, diikuti dengan Rp 57,7 triliun untuk akselerasi investasi dan perdagangan global.
Pemerintah turut mengalokasikan dana untuk insentif sektor perumahan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga tahun 2027, guna mengurangi *backlog* perumahan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan juga disiapkan sebesar Rp 130 triliun.
Airlangga menegaskan pentingnya dukungan dari Kadin untuk keberhasilan implementasi program-program besar ini. “Kami memohon agar pengurus Kadin dapat terus mendorong berbagai program yang telah disiapkan pemerintah,” ujarnya.
Secara keseluruhan, APBN 2026 menargetkan belanja negara Rp 3.842,7 triliun dengan pendapatan negara Rp 3.153,6 triliun. Kondisi ini menghasilkan defisit sebesar Rp 689,2 triliun, atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
