Jakarta – Pemerintah menargetkan stabilitas pasokan listrik di Pulau Jawa akan kembali pulih sepenuhnya setelah Juni 2026. Kepastian ini disampaikan setelah PT PLN (Persero) memberikan jaminan perbaikan sistem kelistrikan yang saat ini mengalami kendala akibat gangguan operasional pada dua unit pembangkit besar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa gangguan pasokan energi tersebut telah berdampak signifikan terhadap sektor industri dan manufaktur. Stabilitas listrik menjadi faktor krusial bagi pelaku usaha, mengingat energi merupakan infrastruktur dasar dalam menjalankan roda perekonomian nasional.
“Tentu sektor industri, terutama di Jawa, sangat terdampak. Kami sudah meminta PLN untuk segera melakukan pemulihan dan mereka menjanjikan sistem akan kembali normal setelah Juni mendatang,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6).
Airlangga menegaskan bahwa keandalan pasokan energi menjadi salah satu indikator utama yang diamati investor dalam menilai daya saing iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, ketidakpastian suplai listrik dapat menghambat kepercayaan pelaku usaha, baik di sektor manufaktur, transportasi, maupun jasa. Oleh karena itu, pemerintah kini tengah mendorong percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai daya tarik tambahan untuk menarik modal asing.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan ultimatum kepada jajaran direksi PT PLN (Persero) untuk segera menuntaskan persoalan pemadaman bergilir. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan serangkaian rapat evaluasi ketat guna memastikan suplai listrik kembali stabil.
“Kami sudah beri ultimatum kepada PLN, sekarang tinggal bagaimana teknis implementasinya di lapangan,” tegas Bahlil.
Terkait penyebab teknis di balik pemadaman tersebut, pihak PLN sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat kendala operasional pada dua unit pembangkit listrik skala besar, yang menyebabkan penurunan kemampuan pasokan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk menjaga keseimbangan antara beban dan ketersediaan energi, manajemen terpaksa melakukan pengaturan beban listrik secara berkala agar keandalan sistem tetap terjaga.
Bahlil menepis anggapan bahwa pemadaman terjadi akibat kekurangan pasokan batu bara. Ia memastikan bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah menginstruksikan seluruh perusahaan tambang untuk memenuhi kuota kebutuhan PLN yang mencapai 154 juta ton sepanjang tahun ini. Meskipun terdapat beban biaya bahan bakar yang cukup besar, yakni mencapai Rp 79,48 triliun, pemerintah menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan energi primer untuk mendukung kebutuhan domestik.
Hingga saat ini, pemerintah belum merinci estimasi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat gangguan pasokan listrik tersebut. Fokus utama pemerintah tetap pada penguatan infrastruktur ketenagalistrikan agar kendala teknis serupa tidak terulang kembali di masa depan demi menjaga stabilitas industri nasional dan kepercayaan investor.
