Jakarta – Pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkomitmen penuh mempercepat pemerataan akses listrik ke seluruh pelosok negeri, menargetkan ribuan desa teraliri dalam beberapa tahun ke depan. Program ambisius ini didukung anggaran triliunan rupiah dan merupakan amanat langsung dari Presiden untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Senayan – Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan perseroan menargetkan mengaliri listrik ke 5.700 desa di seluruh Indonesia. Dari target tersebut, sebanyak 1.068 lokasi desa telah berhasil dialiri listrik. Untuk mendukung program ini, PLN pada tahun 2025 telah mengantongi alokasi anggaran sebesar Rp 3,6 triliun dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Ini sudah menjadi kesepakatan, arahan Kementerian ESDM untuk segera disambung,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Kamis, 20 November 2025. Dalam RDP tersebut, Darmawan juga menyoroti keinginan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh desa di Tanah Air dapat menikmati listrik dalam kurun waktu empat tahun ke depan.
Secara terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengkonfirmasi target pemerintah untuk mengaliri listrik ke 1.285 desa hingga akhir tahun 2025 melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Bahlil menegaskan, “Target Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030.”
Musi Banyuasin – Bahlil menyampaikan hal tersebut saat meninjau progres Program Lisdes di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Minggu, 19 Oktober 2025. Ia menekankan bahwa kehadiran listrik di setiap pelosok merupakan hak dasar warga negara. Oleh karena itu, pemerintah dan PLN berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga seluruh desa dapat menikmati penerangan yang layak.
Presiden Prabowo sendiri menargetkan sebanyak 5.758 desa dan 4.310 dusun di seluruh Indonesia segera terbebas dari kegelapan. Bahlil mengakui melistriki daerah terpencil seringkali tidak menguntungkan secara bisnis bagi PLN. Namun, ia menegaskan, negara harus hadir untuk memastikan seluruh warga mendapatkan akses energi yang setara.
“Biayanya tinggi, tapi ini adalah bentuk keadilan sosial. Presiden sangat *concern* agar layanan listrik bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Bahlil.
