Solok – Pemerintah pusat bergerak cepat memetakan kerusakan infrastruktur pasca-banjir parah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa selain pemetaan, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan komprehensif untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak, mengingat Presiden telah memastikan adanya bantuan signifikan bagi korban.
Saat meninjau penanganan bencana banjir di Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Senin, 1 Desember 2025, Bima menyatakan bahwa opsi pembiayaan sedang dikaji, meliputi pergeseran anggaran daerah, bantuan dari provinsi, hingga dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Upaya rekonstruksi dan pembangunan kembali infrastruktur vital, menurut Bima, harus melibatkan koordinasi erat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Prediksi cuaca dari BMKG krusial untuk memastikan proses pembangunan tidak terhambat kondisi alam atau rusak kembali oleh potensi bencana susulan.
“Jadi ini koordinasi dengan teman-teman BMKG untuk prediksi (cuaca) ke depan sangat penting,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk proaktif membantu masyarakat terdampak dalam pengurusan administrasi kependudukan (adminduk).
Dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA) akan diupayakan agar segera dapat diakses warga.
Meninjau langsung lokasi bencana di Kabupaten Solok, Bima menekankan pentingnya respons cepat dari seluruh elemen pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.
Ia memberikan apresiasi atas kesigapan Pemerintah Kabupaten Solok, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, serta berbagai pihak terkait dalam mitigasi dan penanganan bencana ini.
“Presiden meminta kita semua memang bergerak cepat sejak hari pertama,” ujarnya di Posko Utama Bencana Koto Baru.
Distribusi logistik menjadi prioritas utama guna memastikan tidak ada keterlambatan yang berpotensi menimbulkan korban.
Bima menegaskan, seluruh keluarga terdampak harus menerima bantuan tepat waktu.
“Saya melihat juga memang hari ini yang sangat dibutuhkan dan harus kita pastikan adalah distribusi logistik kepada keluarga yang terdampak,” katanya.
Tidak kalah penting, Bima menyoroti percepatan perbaikan akses jaringan listrik dan komunikasi. Dua aspek ini vital untuk proses pemulihan.
Ia menambahkan, di beberapa wilayah seperti Padang Pariaman, perbaikan listrik masih menghadapi kendala di lapangan.
