Jakarta – Pemerintah meluncurkan 17 program komprehensif yang tergabung dalam “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5” pada Senin, 15 September 2025. Inisiatif ini bertujuan mendongkrak perekonomian nasional, dengan salah satu fokus utamanya adalah program magang berinsentif bagi lulusan perguruan tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pengumuman ini dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menjelaskan, kebijakan ekonomi tahun 2025 ini secara spesifik mencakup program magang selama enam bulan yang menawarkan insentif uang saku setara upah minimum provinsi, sekitar Rp 3,3 juta per bulan.
Program magang tersebut dikhususkan bagi lulusan baru atau *fresh graduate* maksimal satu tahun setelah kelulusan. Pemerintah menargetkan 20.000 penerima manfaat melalui kerja sama dengan sektor industri, dengan total anggaran Rp 198 miliar untuk tahun 2025. Program ini merupakan bagian dari delapan program akselerasi yang akan dijalankan pada 2025.
Secara keseluruhan, Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program yang akan dilanjutkan hingga 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.
Berikut rincian delapan program akselerasi 2025:
* Program magang untuk lulusan perguruan tinggi (maksimal satu tahun setelah lulus).
* Perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata.
* Penyaluran bantuan pangan untuk periode Oktober-November 2025.
* Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama enam bulan bagi Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor transportasi daring/ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik.
* Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
* Program Padat Karya Tunai (*cash for work*) oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
* Percepatan Deregulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28, termasuk integrasi sistem kementerian/lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RD TR) Digital ke Online Single Submission (OSS).
* Program perkotaan percontohan di DKI Jakarta, meliputi peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan fasilitas untuk pekerja sektor *Gig Economy*.
Empat program lainnya akan dilanjutkan hingga tahun 2026, berfokus pada insentif pajak dan diskon iuran jaminan sosial. Rinciannya adalah:
* Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM hingga 2029, serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5 persen.
* Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata (APBN 2026).
* Penyediaan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya (APBN 2026).
* Diskon iuran JKK dan JKM untuk seluruh penerima Bukan Penerima Upah (BPU).
Menko Airlangga juga menjelaskan lima program unggulan pemerintah yang didesain untuk mendorong penyerapan tenaga kerja secara signifikan:
* Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja pada Desember.
* Program Kampung Nelayan Merah Putih dengan target jangka panjang menciptakan 200.000 lapangan kerja.
* Revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektar, diharapkan menyerap 168.000 tenaga kerja.
* Modernisasi 1.000 kapal nelayan, diharapkan menciptakan 200.000 lapangan kerja.
* Program Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian, yang diharapkan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.
