Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan akan ada pemangkasan jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun ini. Hal itu akan berdampak pada tak terpenuhi target penerima manfaat mencapai 82,6 juta orang pada akhir tahun.
Menurut Nanik berkuranganya penerima manfaat MBG terjadi lantaran kantornya akan melakukan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Nanik tidak merinci kapan moratorium pembangunan dapur SPPG akan berakhir. Namun ia mengatakan rencana tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto kemarin, Rabu (3/6).
“Kami sudah memaparkan ke Presiden Prabowo bahwa tahun ini kami tidak mengejar kuantitas penerima manfaat MBG, karena kami akan memperbaiki kualitas program,” kata Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/6).
Nanik menyampaikan moratorium akan terjadi setidaknya hingga pihaknya selesai menghitung ulang kebutuhan dapur SPPG di setiap kecamatan. Sebab, dapur SPPG yang kini beroperasi telah menumpuk di kawasan aglomerasi, sementara jumlah dapur SPPG di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar masih minim.
Nanik menjelaskan target utama BGN pada tahun ini adalah memastikan ketepatan penerima manfaat. Karena itu, Nanik mensinyalir akan mengalihkan penerima manfaat yang tidak terlalu membutuhkan ke dua kelompok.
Secara rinci, salah satu kelompok yang dimaksud adalah penerima manfaat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kelompok lainnya adalah 3B atau ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita.
Nanik menjelaskan semua anak harus mendapatkan MBG. Namun target tersebut dapat dilakukan dengan jumlah dapur yang efisien. Menurutnya, penghitungan jumlah SPPG akan dilakukan dengan cepat karena telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
“Kalau jumlah dapur banyak, tidak efisien. Karena itu, kami rem dulu pembangunan SPPG baru dan menata berapa sebenarnya jumlah SPPG yang dibutuhkan setiap kecamatan dan kabupaten,” ujarnya.
Sebelumnya, peneliti Celios Isnawati Hidayah menyarankan pemerintah merombak total angka penerima MBG agar lebih tepat sasaran. Apalagi program ini menjadi tidak tepat sasaran karena ada ketidaksesuaian antara tujuan program dan realisasi di lapangan.
Menurutnya, program MBG yang lebih fokus dapat meningkatkan biaya per porsi MBG dari Rp 10.000 per unit menjadi Rp 15.000 per unit. Jika langkah tersebut dilakukan bulan ini, pemerintah dapat menghemat anggaran setidaknya Rp 230 triliun hingga akhir tahun ini.
Makanya, pemerintah disarankan untuk menyasar program ini lebih difokuskan untuk 22,2 juta orang yang terdiri dari anak sekolah dan balita dari keluarga miskin, anak yatim piatu, keluarga korban PHK, keluarga korban bencana, daerah 3T,” serta kelompok rentan lainnya,” kata Isnawati.
