Jakarta – Industri keramik nasional kini berada di ambang krisis operasional akibat lonjakan beban energi yang tidak terkendali.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mengonfirmasi tingginya harga gas industri telah menekan margin keuntungan hingga ke titik kritis, yang berisiko memicu penutupan operasional pabrik skala besar serta ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap 55 ribu tenaga kerja di sektor tersebut.
Ketua ASAKI, Edy Suyanto, menjelaskan bahwa permasalahan utama terletak pada ketidakpastian pasokan gas melalui skema Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Realisasi pasokan gas untuk industri keramik sepanjang periode Januari hingga Mei 2026 tercatat hanya mencapai 47,5 persen dari kebutuhan yang seharusnya.
Akibat defisit pasokan tersebut, pelaku industri terpaksa beralih menggunakan gas regasifikasi LNG dengan harga yang jauh lebih mahal, yakni menyentuh angka US$20,5 per MMBTU.
“Industri keramik harus membayar gas dengan kisaran rata-rata US$15 hingga US$16 per MMBTU. Angka ini dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang ditetapkan sebesar US$7 per MMBTU. Kondisi ini secara langsung menggerus daya saing produk lokal di tengah gempuran impor dari Cina dan India,” ujar Edy pada Rabu (24/6).
Lebih lanjut, Edy mengungkapkan kekhawatirannya terkait proyeksi pasokan gas pada Juni 2026 yang diperkirakan akan menyusut hingga di bawah 30 persen berdasarkan laporan dari pihak PGN.
Penurunan pasokan ini memaksa pabrik untuk menanggung biaya produksi yang membengkak secara drastis, sehingga utilisasi kapasitas produksi nasional diprediksi akan terus merosot.
Di sisi lain, ancaman ini telah dikonfirmasi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.
Ia menyebutkan dua perusahaan keramik besar di wilayah Bekasi, yakni Milan Keramik dan Mulia Keramik, tengah berada dalam posisi sulit dan berpotensi berhenti beroperasi dalam sepuluh hari ke depan.
Ancaman penutupan pabrik ini dipicu oleh ketidakmampuan perusahaan menutupi biaya energi yang melambung tinggi.
ASAKI menekankan bahwa tuntutan industri saat ini bukanlah pemberian subsidi harga secara berlebihan, melainkan kepastian iklim usaha yang kompetitif.
Asosiasi mengusulkan agar harga gas industri dapat stabil di kisaran US$7 hingga US$9 per MMBTU, angka yang dinilai setara dengan biaya energi industri di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
“Perjuangan kami bukan sekadar tentang harga gas, melainkan keberlangsungan investasi dan nasib 150 ribu pekerja yang menggantungkan hidup pada industri keramik nasional. Kami hanya meminta kepastian pasokan energi dengan harga yang wajar agar pabrik tetap bisa berproduksi dan menyerap tenaga kerja secara optimal,” tegas Edy.
Skema yang diusulkan oleh ASAKI untuk mencapai titik keseimbangan tersebut adalah dengan meningkatkan alokasi gas AGIT hingga mencapai 80 persen, sementara sisanya dapat dipenuhi melalui harga regasifikasi LNG.
Jika kondisi ini tidak segera diintervensi, gelombang PHK massal dipastikan akan menjadi dampak nyata dari krisis energi yang mendera sektor manufaktur keramik nasional.
