Sumatera – Tumpukan kayu gelondongan yang berserakan pasca-bencana longsor dan banjir di berbagai wilayah Sumatera kini menjadi sorotan utama. Material tersebut bukan sekadar puing, melainkan sinyal kuat adanya dugaan kerusakan lingkungan yang sistematis dan luput dari pengawasan. Ahli Kebijakan Hutan IPB University, Prof. Dodik Ridho Nurochmat, mendesak investigasi menyeluruh untuk mengungkap asal-usul kayu-kayu tersebut.
Prof. Dodik, yang menelaah informasi visual yang beredar, menilai bahwa material kayu berukuran besar dan kecil itu tidak mungkin berasal dari satu penyebab tunggal. Ia menduga kayu-kayu tersebut merupakan campuran dari beberapa sumber, yaitu sisa penebangan lama, pohon tumbang alami akibat debit air tinggi, serta residu pembersihan lahan (land clearing) yang tidak tuntas.
“Kayu-kayu itu bisa berasal dari penebangan lama atau pembersihan lahan yang belum tuntas. Jika terbawa arus air, kayu akan mengambang. Namun, tidak menutup kemungkinan juga berasal dari penebangan baru. Oleh karena itu, investigasi lapangan menjadi keharusan,” tegas Prof. Dodik, sebagaimana dikutip dari laman resmi IPB University.
Untuk memastikan kejelasan asal-usul, identifikasi langsung di lokasi bencana sangat krusial. Prof. Dodik menjelaskan, kayu hasil aktivitas penebangan manusia akan memiliki bekas gergaji yang jelas dan pola potongan yang rapi. Sementara itu, kayu yang tumbang secara alami tidak menunjukkan pola potongan serupa.
“Dari gambar yang beredar, memang terlihat potongan kayu berukuran kecil dan besar. Namun, sulit untuk melihat secara detail apakah potongan itu rapi akibat tebangan atau karena tumbang alami,” ujarnya. Ia menambahkan, foto atau video saja tidak cukup untuk memastikan ada tidaknya pembalakan liar atau pelanggaran prosedur pembersihan lahan.
Terlepas dari kontroversi asal-usul kayu, Prof. Dodik menekankan bahwa bencana banjir di Sumatera adalah hasil kombinasi antara faktor alam dan manusia. Faktor alam mencakup cuaca ekstrem dan kondisi geografis pegunungan yang rentan. Sementara itu, faktor manusia merujuk pada kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang mengikis daya dukung dan daya tampung alam.
Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, pembenahan tata kelola lingkungan menjadi mutlak. Ini termasuk kepatuhan ketat terhadap regulasi seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penegakan hukum juga harus difokuskan pada pemulihan lingkungan yang rusak, bukan hanya sanksi denda semata.
Prof. Dodik turut menyoroti pentingnya penanganan serius terhadap penurunan tutupan hutan (forest loss), termasuk degradasi, karena dampaknya langsung pada kemampuan lingkungan menahan bencana. Ia mengingatkan bahwa pemanfaatan hutan harus selalu mengedepankan prinsip keberlanjutan.
“Masyarakat harus mampu mengambil manfaat dari hutan tanpa merusak ekosistemnya,” pungkas Prof. Dodik.
