Jakarta – Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat, Syarif Fasha, menyoroti minimnya kontribusi perusahaan hulu migas di Papua Barat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia mendesak percepatan realisasi Participating Interest (PI) 10 persen serta optimalisasi pemanfaatan gas untuk kebutuhan lokal.
Fasha menyampaikan kritik tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Selasa, 11 November 2025. Ia menyoroti potensi besar Blok Tangguh dan Blok Masela di Papua Barat, yang dikelola oleh BP Tangguh, Genting Kasuari, Pertamina EP, dan Petrogas.
Menurut Fasha, kedua blok migas tersebut memiliki cadangan gas sangat besar dengan produksi mencapai sekitar 4.000 MMSCFD. Ironisnya, sebagian besar gas justru diekspor, terutama dari BP Tangguh dan Genting Kasuari, sementara pemanfaatan domestik masih sangat minim.
“Jika gas ini termanfaatkan untuk kebutuhan lokal, seharusnya masyarakat Papua tidak lagi menghadapi masalah ketersediaan energi,” tegas Fasha.
Ia juga menyoroti belum terealisasinya PI 10 persen bagi daerah, padahal aturan mengamanatkan PI dapat diberikan setelah persetujuan rencana pengembangan (POD) pertama. Nilai PI tersebut, ia perkirakan, mencapai setara 400 MMSCFD dan berpotensi menjadi sumber pendapatan signifikan bagi BUMD serta pemerintah daerah.
Akibat ketiadaan PI, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bahkan harus mengalokasikan APBD sekitar Rp50 miliar per tahun untuk operasional genset listrik. Selain itu, biaya Rp92 miliar yang mereka keluarkan untuk pendidikan vokasi dan pelatihan SDM juga tidak banyak menyerap tenaga lokal di perusahaan migas.
Legislator Partai NasDem ini menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan perusahaan migas terhadap pembangunan masyarakat Papua. Ia mendesak SKK Migas segera menyelesaikan penyaluran PI 10 persen.
Selain itu, Fasha juga meminta SKK Migas memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan komitmen peningkatan kapasitas lokal secara konsisten. Ia berharap Kementerian ESDM dan SKK Migas menjamin pemanfaatan sumber daya alam di Papua berjalan adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Di luar isu migas, Fasha juga menyinggung akses listrik di wilayah “4T” Papua dan daerah terpencil lainnya, yang ia sebut sebagai wilayah tertinggal, terpencil, terjauh, dan tak tentu nasibnya. Ia menilai pembangunan jaringan listrik PLN di wilayah dengan sebaran penduduk minim tidak efisien.
Fasha mengusulkan pemerintah mengalokasikan program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap skala rumah tangga. Dengan daya sekitar 450 watt per rumah, kapasitas tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan penerangan dasar dan akses informasi melalui televisi.
“Lebih realistis memberikan PLTS rumah tangga daripada memaksakan jaringan PLN yang biayanya jauh lebih besar,” kata mantan Wali Kota Jambi dua periode itu.
