Jakarta – Aliansi Ekonom Indonesia menyoroti potensi misalokasi sumber daya dalam kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ratusan ekonom ini mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang program MBG agar lebih tepat sasaran, mengingat besarnya alokasi anggaran yang disebut menyebabkan penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD) dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi regional.
Salah satu perwakilan aliansi, Vid Adrison, mengungkapkan bahwa anggaran MBG yang besar mengakibatkan penurunan drastis pada belanja lain, seperti TKD. Penurunan anggaran TKD dalam jumlah signifikan ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Vid Adrison juga menilai penambahan anggaran TKD sebesar Rp 43 triliun yang telah disepakati tidak sebanding dengan penurunan dari anggaran tahun lalu.
Pada tahun 2025, program MBG mendapatkan anggaran sebesar Rp 71 triliun ditambah dana cadangan Rp 100 triliun. Sementara itu, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pagu MBG mencapai Rp 268 triliun dengan dana cadangan Rp 67 triliun, sehingga total anggaran program ini tahun depan mencapai Rp 335 triliun.
Di sisi lain, anggaran TKD dalam APBN 2026 awalnya ditetapkan sebesar Rp 650 triliun, menurun 24,8 persen dari outlook 2025 sebesar Rp 864,1 triliun. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah kemudian menyepakati penambahan anggaran TKD sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun, angka tersebut tetap jauh di bawah outlook tahun sebelumnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu menyarankan agar pemerintah memfokuskan program MBG kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Vid Adrison percaya bahwa pelaksanaan MBG dengan target yang lebih spesifik akan meminimalkan misalokasi anggaran dan sumber daya. Misalnya, jika program menyasar 10 persen masyarakat paling bawah, kebutuhan biayanya akan jauh lebih kecil dan tepat sasaran.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan bahwa sampai dengan 8 September 2025, program MBG telah melayani 22,7 juta penerima manfaat. Sebanyak 7.644 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri, dengan realisasi anggaran MBG per 8 September mencapai Rp 13 triliun atau 18,3 persen dari pagu APBN sebesar Rp 71 triliun. Suahasil berharap jumlah penerima manfaat MBG akan terus meningkat hingga mencapai target 82,9 juta penerima.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa belanja daerah tidak akan turun meskipun anggaran TKD dipangkas. Ia menjelaskan bahwa anggaran belanja pemerintah pusat akan dialokasikan juga untuk daerah. Purbaya menegaskan pihaknya akan memastikan belanja pemerintah pusat untuk daerah dibelanjakan tepat waktu dan tidak akan melupakan ekonomi daerah.
