Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf pemerintah atas berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), termasuk kasus keracunan yang menimpa ribuan anak. Pernyataan maaf ini muncul di tengah desakan kuat Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) agar Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN) segera menghentikan sementara program tersebut. Hingga pertengahan September 2025, JPPI mencatat sedikitnya 5.360 anak mengalami keracunan sejak program MBG diluncurkan.
Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025), Prasetyo menegaskan bahwa kasus-kasus keracunan tersebut bukan faktor kesengajaan, melainkan menjadi bahan evaluasi dan catatan penting bagi pemerintah. “Kasus (MBG) bukan sesuatu yang diharapkan dan bukan kesengajaan. Namun, kami menjadikan itu bahan evaluasi dan catatan,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut politikus Gerindra itu, telah berkoordinasi dengan BGN dan pemerintah daerah untuk menuntaskan kasus-kasus di berbagai wilayah. Mereka diminta memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan yang baik. Selain itu, pemerintah pusat meminta BGN melakukan evaluasi dan mitigasi guna mencegah terulangnya kasus serupa.
Meski demikian, Prasetyo menyatakan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bila ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Ia menekankan, sanksi yang diberikan tidak boleh mengganggu operasional MBG dan memastikan penerima manfaat tetap mendapatkan program ini.
Sementara itu, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut desakan penghentian program MBG ini muncul setelah kasus keracunan massal yang diduga berasal dari makanan MBG terus meningkat dalam sepekan terakhir. Ribuan anak menjadi korban keracunan, namun pemerintah terkesan memaksakan program berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan tidak serius menangani masalah.
JPPI menilai klaim pemerintah dengan jargon “*zero incident*” tidak sesuai kenyataan di lapangan. Ubaid menyebut, program yang semula dirancang untuk meningkatkan gizi siswa justru berubah menjadi ancaman serius. “Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/9/2025).
JPPI bahkan menyebut tragedi MBG sebagai darurat kemanusiaan nasional. Ubaid Matraji menegaskan, Presiden Prabowo harus bertanggung jawab dan tidak menjadikan siswa sebagai “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum matang. “Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total,” desaknya.
