Balikpapan – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai pembinaan pemerintah daerah tidak bisa bertumpu pada pengawasan semata. Menurut dia, pemerintah pusat perlu memberi ruang penghargaan dan insentif agar daerah terdorong memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Ia mengakui, selama ini pembinaan dari pusat cenderung lebih menonjolkan aspek kontrol dan sanksi.
“Selama lima tahun jadi Mendagri saya berpikir, kita ini stick terus. Kita kok lebih banyak menakut-nakuti, mana carrot-nya,” ujar Tito.
Ia menilai pendekatan itu perlu diseimbangkan, terlebih Indonesia menganut sistem desentralisasi parsial yang menempatkan pemerintah pusat tetap memegang kendali pembinaan. Karena itu, Kemendagri kini memperkuat pemberian apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik, dengan harapan dapat memicu inovasi tata kelola pemerintahan.
Tito juga menyebut kenaikan anggaran Kemendagri pada 2026 memberi peluang lebih besar untuk memperluas pendekatan berbasis insentif tersebut. Ia sudah meminta jajarannya menjalankan kebijakan itu secara konsisten.
Dalam acara tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih Terbaik I, diikuti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, posisi Terbaik I diraih Kota Bontang dan Terbaik II Kota Palangka Raya. Adapun pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Kalimantan Utara.
