Jakarta – Kebebasan masyarakat untuk bertanya, mengkritik, mengawasi, dan menyampaikan pendapat atas persoalan publik dinilai sebagai hak konstitusional yang menjadi salah satu penopang utama demokrasi. Namun, dalam praktiknya, ruang itu disebut kerap menyempit karena adanya tekanan terhadap warga yang bersuara.
Sejumlah kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, jurnalis, hingga tokoh publik, disebut tidak jarang menghadapi intimidasi saat mengkritik kebijakan, dugaan penyimpangan anggaran, buruknya pelayanan publik, atau persoalan lain yang langsung berdampak pada masyarakat. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa ruang demokrasi yang semestinya terbuka justru perlahan dipenuhi rasa takut.
Demokrasi, pada dasarnya, tidak dibangun dari diam. Ia tumbuh dari keberanian warga menyampaikan pandangan dan kesediaan para pemangku kepentingan untuk mendengarkan. Ketika kritik dipersepsikan sebagai ancaman dan perbedaan pendapat diperlakukan layaknya permusuhan, yang terancam sesungguhnya bukan hanya orang yang berbicara, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Sejarah juga menunjukkan, banyak perubahan besar justru lahir dari suara-suara yang semula dianggap mengganggu kenyamanan kekuasaan. Berbagai praktik korupsi terkuak berkat keberanian masyarakat melapor. Di sisi lain, kebijakan yang merugikan rakyat pun bisa diperbaiki setelah mendapat kritik dan pengawasan publik.
Karena itu, kritik semestinya dipahami sebagai alat koreksi, bukan lawan. Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, kritik merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kebijakan dan mendorong transparansi.
Bangsa yang besar, menurut pandangan itu, bukan bangsa yang menolak kritik. Sebaliknya, bangsa yang matang adalah bangsa yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, lalu menjawabnya dengan keterbukaan, argumentasi, dan tindakan yang nyata. Bila intimidasi justru dipakai sebagai respons atas kritik, kepercayaan publik akan terkikis dan jarak antara rakyat dengan pengambil kebijakan akan makin melebar.
Karena itu, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa kebebasan berekspresi tetap dilindungi. Tidak seharusnya ada warga yang takut menyampaikan kebenaran, ragu mengawasi penggunaan uang rakyat, atau kehilangan keberanian untuk bersuara demi kepentingan bersama.
Kebebasan berpendapat bukan ancaman bagi negara. Justru, kebebasan itulah yang menjaga negara tetap berada di jalur yang benar. Demokrasi yang sehat memerlukan kritik, pengawasan, dan keberanian rakyat untuk bersuara.
Atas dasar itu, seluruh elemen bangsa diminta menjaga ruang demokrasi tetap terbuka, menghormati perbedaan pandangan, serta menolak segala bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, demokrasi tidak akan runtuh karena terlalu banyak kritik. Sebaliknya, demokrasi akan rapuh ketika rakyat sudah tidak lagi berani berbicara.
“Suara rakyat bukan ancaman bagi demokrasi. Justru suara rakyat adalah napas yang membuat demokrasi tetap hidup.”
Fajar Alamsyah
Aktivis Kepemudaan dan Pengawas Kebijakan Publik
