Pati – Tekanan politik terhadap Bupati Sudewo semakin menguat, mendorong Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pati menyatakan siap mengusulkan pemecatan Sudewo dari keanggotaan partai. Sikap tegas ini diambil menyusul gelombang desakan masyarakat yang memuncak melalui aksi unjuk rasa di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati pada Jumat (19/9).
Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengirim surat usulan pemecatan tersebut kepada DPP Partai Gerindra, melalui DPD Jawa Tengah. Langkah ini, menurutnya, sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh Masyarakat Pati Bersatu.
Selain menuntut pemecatan Sudewo, demonstran juga mendesak pergantian anggota Pansus Hak Angket dari Fraksi Gerindra, yakni Irianto Budi Utomo. Anggota tersebut dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Partai Gerindra sendiri menegaskan komitmen penuhnya untuk mendukung kerja Pansus Hak Angket DPRD Pati. “Prinsipnya kami *all out*,” kata Hardi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pati, seraya menambahkan bahwa proses akan mengikuti mekanisme dewan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mempertegas bahwa lembaganya akan serius mengawal Pansus hingga tuntas. Ia menegaskan tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo jika terbukti ada pelanggaran hukum.
PDI Perjuangan, sebagai partai mayoritas, juga menyatakan komitmen serupa. Posisi Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, dipastikan aman. Namun, satu anggota Pansus dari PDIP, Jokowi Yudi, akan diganti karena dinilai jarang hadir rapat.
Dalam aksinya, aliansi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) mengusung enam tuntutan, salah satunya terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Bupati Sudewo yang saat ini sedang diproses melalui hak angket.
Tristoni, dari tim advokasi MPB, menyoroti dugaan adanya “penggembosan” kerja pansus. Ia menilai sejumlah anggota dewan pasif dan mengajukan pertanyaan yang dinilai “konyol” saat sidang. “Bukti-bukti sudah ada, nanti akan kami buka secara resmi,” janji Tristoni.
Situasi politik di Pati semakin memanas. Desakan publik agar DPRD serius menuntaskan hak angket menjadi ujian besar bagi integritas partai politik dan para wakil rakyat di Bumi Mina Tani itu.
