Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
Lembaga antirasuah itu menegaskan proses penyidikan perkara tersebut terus berjalan positif tanpa hambatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidikan kasus kuota haji tidak menghadapi kendala dan masih berprogres secara baik. Hal ini terkonfirmasi dari pemanggilan para saksi yang terus dilakukan untuk menggali keterangan dan informasi dari berbagai pihak terkait.
KPK tidak hanya fokus mendalami keterlibatan pihak-pihak di Kemenag dan institusi terkait yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan ibadah haji. Penyelidikan juga menjangkau asosiasi yang menaungi biro perjalanan haji.
Budi menjelaskan, KPK akan memaparkan konstruksi utuh perkara ini secara transparan. Termasuk pengambilan diskresi pembagian kuota haji oleh Kemenag.
Kasus ini mendalami alokasi kuota tambahan sejumlah 20.000, yang kemudian dibagi dua. Sebanyak 10.000 kuota dialokasikan untuk haji reguler yang dikelola Kemenag, dan sisanya 10.000 dikelola oleh biro perjalanan haji.
“Semua aspek kami dalami, dari hulu ke hilir. Mulai dari proses diskresi pembagian kuota hingga praktik jual-beli di lapangan seperti apa, sehingga nanti menjadi sebuah rangkaian yang utuh dalam konstruksi perkara ini,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 23 September 2025.
Pada hari yang sama, KPK juga diketahui melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Polda Jawa Timur.
Para saksi yang dimintai keterangan meliputi Muhammad Rasyid (Direktur Utama PT Saudaraku), RBM Ali Jaelani (Bagian Operasional Haji PT Menara Suci Sejahtera), Siti Roobiah Zalfaa (Direktur PT Al Andalus Nusantara Travel), Zainal Abidin (Direktur PT Andromeda Atria Wisata), serta Affif (Direktur PT Dzikra Az Zumar Wisata).
