JAKARTA, Gonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengamankan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (20/7) pagi.
Langkah hukum ini diambil menyusul adanya dugaan praktik korupsi berupa penerimaan uang yang berkaitan dengan pengadaan sejumlah proyek strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Penangkapan sang kepala daerah terjadi di kediaman dinasnya tepat setelah ia selesai menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan resmi terkait detail awal penangkapan yang menyita perhatian publik tersebut.
“Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/7).
Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK tidak hanya membawa Bupati, melainkan turut mengamankan total 19 orang yang diduga terlibat.
Seluruh pihak yang terjaring dalam operasi ini kini sedang menjalani serangkaian pemeriksaan intensif di Mako Brimob Lombok Barat untuk pendalaman lebih lanjut.
Selain mengamankan belasan orang, tim di lapangan juga berhasil menyita barang bukti krusial yang diduga berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi tersebut.
Barang bukti yang disita meliputi uang tunai dalam pecahan rupiah serta sejumlah dokumen penting yang dianggap dapat memperkuat dugaan penyalahgunaan wewenang.
“Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini penyidik tengah bekerja keras untuk memilah peran dari masing-masing pihak yang telah diamankan.
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal.
Waktu tersebut akan dimanfaatkan oleh lembaga antirasuah untuk menentukan status hukum bagi pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.
KPK berkomitmen untuk segera menyampaikan konstruksi perkara secara utuh kepada publik dalam waktu dekat.
Pengumuman tersebut nantinya akan mencakup penetapan status tersangka bagi individu yang dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan tajam mengingat keterlibatan langsung seorang kepala daerah dalam dugaan suap proyek infrastruktur atau pengadaan barang dan jasa.
Pemeriksaan intensif masih terus berlangsung guna mengungkap jaringan atau pihak lain yang mungkin terlibat dalam skandal di Lombok Barat ini.
Masyarakat kini menanti langkah hukum selanjutnya dari KPK terkait nasib Bupati Lalu Ahmad Zaini dan belasan orang lainnya yang masih berstatus terperiksa.
Ketegasan KPK dalam menindak praktik korupsi di daerah diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pemangku kebijakan lainnya.
Proses hukum ini dipastikan akan berjalan transparan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan lembaga antirasuah.
