Jakarta – Pasar obligasi Indonesia menghadapi tekanan jual yang signifikan di tengah respons bank sentral terhadap volatilitas nilai tukar rupiah. Kenaikan suku bunga di luar siklus yang dilakukan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas mata uang nyatanya belum mampu meredam sentimen negatif investor di pasar surat utang.
Data menunjukkan imbal hasil (yield) obligasi tenor 10 tahun Indonesia melonjak hingga 23 basis poin menjadi 7,51%. Angka ini mencatatkan level tertinggi sejak November 2022. Fenomena serupa terjadi pada obligasi tenor lima tahun yang menyentuh level tertinggi sejak Mei 2020.
Aksi jual ini dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar terhadap agenda ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Investor menyoroti potensi intervensi yang terlalu dalam terhadap kebijakan ekonomi serta rencana pengeluaran negara yang dinilai membebani fiskal.
Di sisi lain, pasar finansial mencatatkan dinamika yang kontradiktif. Nilai tukar rupiah sempat ditutup menguat 0,71% di level 18.058 per dolar AS setelah kenaikan suku bunga, kendati sebelumnya sempat menyentuh level terendah sepanjang masa. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga merespons positif dengan melesat 7,57% ke level 5.746.
Namun, kondisi pasar obligasi tetap terjebak dalam tren penurunan. Para investor asing dilaporkan kehilangan kepercayaan terhadap otoritas ekonomi nasional.
Kepala Strategi Asia di Skandinaviska Enskilda Banken, Eugenia Victorino, menilai kenaikan suku bunga memang memberikan sinyal upaya bank sentral untuk menekan aksi jual mata uang. Namun, langkah tersebut dianggap tidak cukup untuk mengatasi keraguan mendasar terkait tata kelola ekonomi domestik.
Menurutnya, terdapat masalah yang lebih dalam dan sistemik yang harus diselesaikan secara meyakinkan sebelum pasar dapat kembali pulih secara signifikan.
Ketidakpercayaan ini juga tercermin dari sikap manajer dana global seperti Ninety One, Robeco Group, dan Aberdeen yang tetap mengambil posisi pesimis. Mereka memilih untuk tetap berada di luar pasar obligasi Indonesia, yang menandakan memudarnya daya tarik aset Indonesia sebagai tujuan investasi utama di pasar negara berkembang.
Manajer portofolio tim pendapatan tetap pasar negara berkembang Ninety One di London, Thys Louw, menegaskan bahwa Indonesia saat ini bukanlah tujuan alokasi modal yang menarik dari perspektif jangka panjang.
Di sisi lain, Bank Indonesia menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan imbal hasil obligasi negara guna menarik aliran modal masuk. Namun, otoritas moneter tersebut tampak absen dalam pembelian obligasi di pasar sekunder, yang selama ini menjadi bagian dari instrumen intervensi mata uang mereka.
Tekanan di pasar obligasi semakin intensif seiring dengan serangkaian sentimen negatif yang muncul dalam sepekan terakhir. Hal ini mencakup perluasan pengawasan terhadap bank sentral oleh pembuat kebijakan, peluncuran penyelidikan kasus korupsi, serta pengumuman aturan baru terkait ekspor komoditas.
Ahli strategi kedaulatan Asia di Robeco, Philip McNicholas, menyatakan bahwa perlu adanya penurunan lebih lanjut pada harga obligasi sebelum investor dapat melihat instrumen tersebut dengan perspektif yang lebih konstruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar masih menanti kepastian langkah kebijakan ekonomi ke depan.
