JAKARTA, Gonesia.com – Gejolak harga minyak mentah dunia yang melonjak hingga 7 persen menjadi US$ 75,6 per barel akibat eskalasi konflik di Timur Tengah telah memberikan tekanan tambahan yang signifikan terhadap postur fiskal Indonesia.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menegaskan bahwa beban terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sejatinya sudah berada dalam kondisi berat jauh sebelum lonjakan harga terbaru ini terjadi.
Ia menjelaskan bahwa dampak langsung terhadap kapasitas fiskal dalam negeri sebenarnya lebih ditentukan oleh pergerakan Indonesian Crude Price (ICP) daripada harga minyak mentah global secara umum.
“Menurut saya, yang pertama perlu diluruskan adalah acuan harga minyaknya. Angka sekitar US$ 75 yang banyak dibahas merupakan harga WTI, sedangkan dampak terhadap APBN lebih ditentukan oleh Indonesian Crude Price atau ICP,” ujarnya kepada Gonesia.com, Kamis (9/7).
Dia menambahkan bahwa sepanjang tahun berjalan, realisasi harga minyak mentah Indonesia tersebut terus menunjukkan tren yang berada di atas target asumsi makro yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, ICP secara konsisten bergerak jauh melampaui asumsi APBN yang dipatok pada level US$ 70 per barel.
Ia menegaskan bahwa tekanan terhadap fiskal nasional sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun, sehingga kenaikan harga beberapa hari terakhir hanyalah akumulasi dari beban yang sudah ada.
Terkait dengan lonjakan harga saat ini, dia menilai bahwa fenomena tersebut belum tentu menjadi tren penguatan jangka panjang hingga akhir tahun.
Pasar saat ini dipandang hanya sedang merespons premi risiko dari ketidakpastian geopolitik global yang meningkat tajam di kawasan Timur Tengah.
“Sepanjang tahun ini ICP bahkan bergerak jauh di atas asumsi APBN yang ditetapkan di level US$70 per barel. Artinya, tekanan terhadap fiskal sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun, bukan baru muncul karena kenaikan harga beberapa hari terakhir,” imbuh dia.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa tingginya harga minyak dunia tidak serta-merta mempercepat program transisi energi terbarukan di dalam negeri secara otomatis.
Kondisi tersebut terjadi karena sinyal harga pasar ke konsumen masih tertahan akibat kebijakan proteksi harga melalui skema subsidi energi yang diterapkan pemerintah.
“Saya juga belum melihat ini sebagai tren kenaikan yang akan berlangsung terus hingga akhir tahun. Yang sedang dihargai pasar adalah premi risiko akibat ketidakpastian geopolitik. Selama tidak terjadi gangguan pasokan yang nyata, harga minyak masih berpotensi turun ketika tensi mereda. Namun volatilitasnya kemungkinan tetap tinggi karena risiko di kawasan Timur Tengah masih besar,” pungkasnya.
Risiko volatilitas ini diprediksi akan terus membayangi ekonomi domestik selama ketegangan di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda secara permanen.
Pemerintah dituntut untuk tetap waspada dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah fluktuasi harga energi yang dipengaruhi oleh sentimen eksternal tersebut.
Selain harga minyak, pelemahan nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh level Rp 18.128 per dolar AS juga menjadi variabel lain yang memperumit kondisi ekonomi makro saat ini.
Kombinasi antara tekanan fiskal akibat harga minyak dan pelemahan mata uang domestik menjadi tantangan ganda bagi otoritas ekonomi dalam menjaga daya beli masyarakat.
Hingga saat ini, pasar masih menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah yang menjadi penentu utama arah pergerakan harga energi global dalam waktu dekat.
