Makassar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan kini menempati gedung sementara Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulawesi Selatan. Relokasi ini menyusul insiden pembakaran gedung utama DPRD Sulsel dalam demonstrasi akhir Agustus lalu, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menyatakan penggunaan kantor sementara di Kompleks Perkantoran Dinas Prasarana Umum (PU) Sulsel ini dimulai pada Senin, 8 September 2025. “Kami pinjam untuk sementara, mungkin tiga bulan pertama dan kalau renovasi kantor belum selesai, dilanjutkan tiga bulan lagi,” ujar Fauzi pada Ahad, 7 September 2025.
Menurut Fauzi, sebanyak 84 anggota dewan harus tetap bekerja, sehingga kebutuhan akan kantor sementara menjadi mendesak. Dari beberapa lokasi yang disurvei, Gedung BMBK dinilai paling representatif karena ketersediaan ruangan yang memadai.
Kompleks perkantoran tersebut juga menjadi lokasi tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR).
Ia menegaskan, pilihan berkantor di Gedung BMBK juga mempertimbangkan efisiensi anggaran. Pembenahan gedung kini dilakukan untuk menekan biaya, mengingat anggaran fiskal Sulawesi Selatan yang terbatas. Langkah ini diambil untuk menghindari sorotan publik jika DPRD memaksakan menyewa hotel untuk rapat.
Fauzi menambahkan, penggunaan kantor sementara ini merupakan hasil rapat koordinasi yang disetujui oleh gubernur. Keputusan cepat ini diambil demi kelancaran pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 yang harus segera disahkan, dilanjutkan dengan pembahasan APBD Pokok 2026.
“Kami tidak ingin membuang-buang waktu, karena program Pemerintah Provinsi harus jalan dan ini kepentingan rakyat wajib dikedepankan,” tegas Fauzi, sembari menyebut bahwa rapat paripurna di kantor sementara ini telah direncanakan pada hari yang sama.
Senada dengan Fauzi, Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud menegaskan bahwa agenda kedewanan harus tetap berjalan. Banyaknya agenda rapat pembahasan anggaran bersama OPD menjadikan keberlanjutan fungsi dewan sangat krusial.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah mengajukan usulan pembangunan atau renovasi gedung DPRD ke pemerintah pusat melalui surat resmi. “Kita sudah mengajukan surat, sudah ada standar *form* dikasih dari kementerian. Untuk, anggarannya kita ajukan sudah dihitung, itu sekitar Rp 233 miliar dari provinsi ke pemerintah pusat,” ungkap Gubernur.
