Jakarta, Gonesia.com – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi memangkas 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna menekan beban anggaran negara.
Langkah strategis ini telah berhasil mencatatkan efisiensi anggaran mencapai Rp 50 triliun hingga saat ini.
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, telah menyampaikan laporan komprehensif mengenai penataan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, pada 4 September 2026.
Agenda utama pertemuan mencakup percepatan hilirisasi serta penataan menyeluruh tata kelola BUMN di bawah komando Danantara.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, turut hadir mendampingi dalam pembahasan tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga dilibatkan dalam koordinasi percepatan transformasi ekonomi ini.
Pemerintah tidak berhenti pada angka 290 perusahaan yang telah dipangkas saat ini.
Sekretariat Kabinet menegaskan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya akan terus dipacu hingga akhir Desember 2026.
Proyeksi efisiensi anggaran yang dihasilkan dari rekonstruksi masif ini diperkirakan mencapai total Rp 100 triliun.
“Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026, dengan rekonstruksi BUMN diproyeksikan menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp 100 triliun,” seperti yang ditulis Sekretariat Kabinet dikutip Ahad (6/9).
Selain efisiensi, pemerintah mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam secara signifikan.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat investasi serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat Indonesia.
Salah satu fokus utama penataan saat ini menyasar PT Adhi Karya Tbk (ADHI).
Dony Oskaria menjelaskan bahwa ADHI kini diarahkan untuk memiliki struktur usaha yang lebih ramping dan terintegrasi.
Saat ini, ADHI tercatat memiliki sekitar 18 entitas yang dianggap membebani efektivitas bisnis utama perusahaan.
Penataan ini bertujuan mengembalikan fokus perusahaan pada bisnis inti sebagai kontraktor dengan kualitas yang lebih baik.
“Harapan saya dari hasil seluruh proses yang kita lakukan ini, bisa membuat Adhi menjadi sehat, dan kita fokus di atasnya hanya sebagai kontraktor dengan kualitas yang baik,” ujar dia.
Ia menambahkan bahwa keberadaan anak perusahaan selama ini justru kerap menimbulkan persoalan operasional bagi ADHI.
Oleh karena itu, perusahaan telah diinstruksikan untuk menghentikan pembentukan entitas anak usaha baru.
“Kita lihat nih, setiap bikin anak perusahaan semuanya bermasalah. Jadi stop, tidak boleh lagi ada anak-anak perusahaan baru,” lanjutnya.
ADHI menargetkan penyelesaian rekonstruksi keuangan dapat tuntas pada September 2026.
Anak usaha ADHI di sektor properti juga akan menjalani uji tuntas menyeluruh untuk menentukan nasib aset perusahaan ke depan.
Di sisi lain, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) turut melakukan konsolidasi besar-besaran pada entitas anaknya.
SMGR membagi rencana penggabungan tersebut ke dalam dua skema merger utama.
Skema pertama melibatkan peleburan empat entitas ke dalam PT Varia Usaha Beton (VUB).
Skema kedua melibatkan tujuh anak usaha yang akan dilebur ke dalam Distributor PT Semen Indonesia (SID).
“Rencana penggabungan tersebut merupakan bagian dari penataan (streamlining) entitas dalam lingkungan Grup dan ditujukan untuk melakukan penataan dan penguatan portofolio usaha distribusi bahan bangunan yang terintegrasi,” tulis manajemen SMGR dalam laporan keuangannya.
Proses merger ini masih menunggu persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia terkait perubahan Anggaran Dasar perusahaan.
