Padang – Operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi hujan ekstrem dan menekan dampak bencana alam menelan biaya signifikan, mencapai Rp 300 juta untuk sekali penerbangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut dana besar ini diperlukan untuk intervensi cuaca, terutama saat sejumlah wilayah Indonesia tengah dilanda banjir dan longsor.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan biaya tersebut bersumber dari pemerintah daerah untuk mitigasi hujan ekstrem, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam situasi darurat, atau perusahaan perkebunan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Seluruh pembiayaan ini nantinya akan masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BMKG.
“Ini cukup mahal untuk dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan prioritas, menentukan prioritas daerah mana yang perlu mendapatkan operasi modifikasi cuaca,” ujar Faisal saat konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 1 Desember 2025.
BMKG menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dalam pelaksanaan operasi ini. Modifikasi cuaca, seperti pemecahan awan di daerah rawan bencana, dapat diinisiasi oleh pemerintah daerah yang memiliki kapasitas finansial memadai.
Tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi fokus dukungan BMKG melalui operasi modifikasi cuaca. Wilayah-wilayah ini dilanda banjir dan longsor sejak sepekan terakhir, mengakibatkan kerusakan parah pada permukiman, fasilitas umum, serta akses transportasi.
Data sementara dari BNPB per 30 November 2025 mencatat 442 korban tewas dan 402 orang hilang akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut.
Kerja sama BMKG dan BNPB terus dilakukan dengan mendirikan posko modifikasi cuaca di masing-masing provinsi. Posko ini bertujuan menekan risiko hujan ekstrem. Lokasinya berada di Sultan Iskandar Muda (Aceh), Kualanamu (Medan), dan Bandara Internasional Minangkabau (Padang).
Selain penanganan darurat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan deras. Pada Desember 2025 hingga Januari 2026, daerah yang perlu diwaspadai meliputi selatan Indonesia mulai dari Bengkulu, seluruh Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua Selatan.
Peningkatan curah hujan ini dipengaruhi oleh kemungkinan munculnya bibit siklon tropis. Selain itu, potensi banjir rob di daerah pesisir juga diwaspadai antara tanggal 4 hingga 20 Desember. “Ini adalah daerah-daerah yang perlu diwaspadai,” tegas Faisal.
