Johannesburg – Amerika Serikat menuduh Afrika Selatan mengabaikan prinsip G20 menyusul perselisihan sengit terkait deklarasi krisis iklim dan mandeknya proses serah-terima presidensi KTT G20. Ketegangan ini berujung pada absennya delegasi resmi AS dalam KTT yang diselenggarakan di Johannesburg.
Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menyatakan Presiden Cyril Ramaphosa tetap mendorong deklarasi terkait krisis iklim meskipun AS secara konsisten menolak. Presiden Donald Trump berharap dapat mengembalikan legitimasi G20 pada tahun 2026 saat AS menjadi tuan rumah.
Sengketa serah-terima presidensi menjadi sorotan utama. AS seharusnya menerima giliran presidensi dari Afrika Selatan, namun prosesnya tidak terlaksana pada hari pembukaan KTT.
Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Ronald Lamola mengungkapkan Washington menginginkan proses serah-terima dilakukan melalui *charge d’affaires* Kedutaan Besar AS di Pretoria. Namun, Kementerian Hubungan Internasional dan Kerja Sama (DIRCO) bersikeras proses ini harus dilakukan pada tingkat kepala negara atau menteri yang ditunjuk.
Lamola menegaskan, presidennya tidak dapat menyerahkan presidensi kepada seorang *charge d’affaires* dalam sebuah KTT yang dihadiri oleh begitu banyak kepala negara. Ia menambahkan, langkah ini tidak akan merusak hubungan kedua negara karena serah-terima tetap akan dilakukan di kantor DIRCO pada tingkat yang dianggap setara.
Kisruh ini menyusul keputusan Trump sebelumnya yang mengumumkan tidak akan mengirim pejabat AS ke Johannesburg. Trump saat itu menuduh pemerintah Afrika Selatan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Afrikaner kulit putih.
Sebelum KTT dimulai, Presiden Ramaphosa sempat menyatakan kemungkinan perubahan sikap dari AS, namun Gedung Putih segera membantah pernyataan itu. KTT akhirnya dibuka tanpa kehadiran AS. G20, yang dibentuk pada 1999, beranggotakan 19 negara serta dua organisasi regional, yakni Uni Eropa dan Uni Afrika.
