Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp 736,3 triliun. Angka ini setara dengan 94,9% dari target utang sepanjang tahun 2025 yang sebesar Rp 775,9 triliun.
Pembiayaan utang ini dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa total realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 744 triliun.
“Itu dibagi pembiayaan utang Rp 736,3 triliun atau 94,9 persen dari APBN dan pembiayaan non-utang sebesar Rp 7,7 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Penarikan utang ini merupakan bagian penting dari pembiayaan anggaran, yang bertujuan untuk menutup defisit, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas negara yang efisien.
Lebih lanjut, Thomas menyoroti tingginya minat investor terhadap SBN yang menyebabkan penurunan imbal hasil atau *yield* obligasi pemerintah.
“Selama tahun lalu *bid to cover ratio* (rasio penawaran terhadap permintaan) kita cukup sehat. Rata-ratanya 3,2 kali untuk SUN (surat utang negara) dan di pasar SBSN (surat berharga syariah negara) rata-ratanya 3,4 kali,” jelasnya.
Penurunan imbal hasil ini didukung oleh pasar keuangan domestik yang solid dan kinerja perekonomian yang positif. Selain itu, selisih antara imbal hasil SBN valas dengan *US Treasury* tenor 10 tahun juga semakin menyempit.
Kabar baik lainnya adalah peningkatan jumlah investor ritel SBN. Sejak penerbitan perdana pada 2016 hingga akhir 2025, jumlah investor SBN ritel telah mencapai 1.018.925.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto, memastikan bahwa utang pemerintah masih berada dalam level aman dengan risiko dan portofolio yang terkendali dengan baik.
Kementerian Keuangan berencana mempublikasikan posisi utang pemerintah Desember 2025 pada awal Februari, setelah data pertumbuhan ekonomi kuartal keempat dirilis.
