Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia akhirnya membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 yang mengatur kerahasiaan sebagian dokumen calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pembatalan ini dilakukan pada Selasa (16/9/2025) setelah KPU mendengar berbagai masukan dari publik.
Sebelumnya, aturan tersebut menuai kritik luas karena dianggap bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik dalam proses pemilihan umum. Keputusan ini sebelumnya menyebutkan sejumlah dokumen milik capres-cawapres tidak boleh diakses oleh masyarakat umum.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa langkah pembatalan tersebut merupakan respons atas aspirasi yang disampaikan berbagai pihak. “Setelah menerima masukan, kami memutuskan membatalkan keputusan tersebut,” ujar Afifuddin.
Pembatalan aturan ini mengembalikan ketentuan lama terkait keterbukaan informasi dokumen capres-cawapres sesuai regulasi yang berlaku. KPU akan menindaklanjuti dengan rapat khusus dan koordinasi bersama Komisi Informasi Publik untuk memastikan pengelolaan data dan informasi berjalan transparan.
Afifuddin sendiri menjadi sorotan publik atas polemik aturan tersebut. Ia adalah sosok yang kini memimpin lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.
Lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 1 Februari 1980, Mochammad Afifuddin menjabat sebagai Ketua dan Anggota KPU RI periode 2022–2027. Perjalanan panjangnya di dunia kepemiluan dimulai sejak masa mahasiswa.
Ia aktif di organisasi kemahasiswaan selama berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjabat sebagai Presiden Mahasiswa UIN (2000–2001) dan terlibat di Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Afifuddin juga terjun sebagai relawan pemantau TPS pada Pemilu 1999.
Kiprahnya berlanjut di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) hingga dipercaya menjadi Koordinator Nasional JPPR periode 2013–2015. Setelah lulus dari UIN pada 2004, Afif mengabdi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN, fokus pada isu Islam dan demokrasi.
Ia kemudian menempuh studi Magister Manajemen Komunikasi Politik di Universitas Indonesia (2005–2007) dan sempat menjadi dosen tidak tetap di Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN (2015–2017).
Karier kelembagaan Afifuddin semakin menanjak setelah terpilih sebagai anggota Bawaslu RI periode 2017–2022, membidangi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga. Di akhir masa jabatannya di Bawaslu, ia juga menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ex officio Bawaslu (2020–2022).
Pada tahun 2022, Afifuddin resmi bergabung dengan jajaran KPU RI. Ia sempat mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Wakil Ketua Divisi Data dan Informasi, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Ketua KPU RI. Ia juga pernah mengoordinasikan wilayah kerja KPU di berbagai provinsi seperti Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Timur.
Di luar tugas kelembagaan, Afifuddin dikenal sebagai penulis produktif. Artikel-artikelnya pernah dimuat di berbagai media nasional, sementara sejumlah buku karyanya antara lain “Membangun Demokrasi dari Bawah”, “Bersama Masyarakat Memantau Pemilu 2009”, “Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas”, dan “Masa Pandemi: Catatan Perjalanan, Inovasi, dan Kolaborasi.” Atas kiprahnya, Afifuddin menerima penghargaan *Santri of The Year 2023* untuk kategori Santri Inspiratif Bidang Kepemimpinan Nasional.
