Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta, menyusul penurunan drastis biaya pemulihan operasional dari pendapatan tiket. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan *cost recovery* Transjakarta anjlok dari 34 persen pada tahun 2015 menjadi hanya 14 persen saat ini, menyoroti urgensi penyesuaian tarif untuk menjaga keberlanjutan moda transportasi massal tersebut.
Syafrin menjelaskan, tarif Transjakarta belum pernah naik sejak beroperasi pada 2005 dan masih bertarif Rp 3.500. Padahal, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, upah minimum provinsi (UMP) telah meningkat enam kali lipat dan inflasi kumulatif mencapai 186,7 persen. Pernyataan ini disampaikan dalam Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Rencana penyesuaian tarif ini mencuat di tengah wacana efisiensi subsidi transportasi. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang signifikan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji ulang skema subsidi transportasi umum sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran. Meskipun demikian, Pramono menegaskan bahwa kajian tersebut tidak serta-merta berujung pada kenaikan tarif transportasi umum di Jakarta.
Pramono, pada Senin, mengungkapkan bahwa besaran subsidi transportasi umum di Jakarta saat ini mencapai hampir Rp 15 ribu per orang. Angka ini perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan kondisi fiskal daerah tanpa mengorbankan aksesibilitas layanan publik.
Pemangkasan dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH), menyebabkan proyeksi APBD DKI Jakarta 2025 turun drastis, yakni dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,03 triliun.
Meski ada rencana efisiensi subsidi transportasi, Pemerintah DKI Jakarta memastikan tidak akan menaikkan tarif transportasi lainnya seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Syafrin menegaskan bahwa kajian terhadap *’willingness to pay’* (kesediaan membayar) dan *’ability to pay’* (kemampuan membayar) menunjukkan tarif yang berlaku saat ini masih dalam batas yang wajar.
Syafrin menambahkan, perhitungan tahun lalu menunjukkan keekonomian tarif MRT sekitar Rp 13 ribu. Namun, tarif yang dibayar penumpang hanya Rp 7 ribu, sehingga rata-rata subsidi per pelanggan pada 2024 sekitar Rp 6.000. Angka ini masih masuk dalam skema subsidi transportasi yang telah dirancang.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, memaparkan bahwa untuk rute Bundaran HI—Lebak Bulus, nilai keekonomian sebenarnya mencapai Rp 32 ribu. Penumpang hanya membayar Rp 14.000, dengan selisih sebesar Rp 18.000 ditanggung pemerintah melalui skema *public service obligation* (PSO) atau subsidi layanan publik.
Untuk menjaga keberlanjutan operasional, MRT Jakarta mengandalkan berbagai sumber pendapatan di luar tarif penumpang. Ini termasuk penamaan (*naming rights*), penyewaan ruang ritel dan komersial, serta aktivitas digital dan media.
