Jakarta – Pemerintah Indonesia mengintensifkan pembahasan pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12 persen. Angka divestasi ini melampaui rencana awal 10 persen, dan jika terealisasi, kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang tersebut akan mencapai 63 persen.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa diskusi mengenai rencana divestasi 12 persen itu sudah berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Meski demikian, Prasetyo menyerahkan detail lebih lanjut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.
“Untuk lebih jelasnya menurut pendapat saya ditanyakan ke Pak Rosan Menteri Investasi atau kepada Pak Bahlil Menteri ESDM,” kata Prasetyo.
Saat ini, pemerintah memegang 51 persen saham PTFI, setelah sebelumnya hanya memiliki 9 persen.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui penambahan saham Freeport lebih dari 10 persen. Ia bahkan meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempercepat komunikasi terkait proses penambahan saham tersebut.
“Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan. Dan kalau itu sudah fix, insyaallah Freeport akan kita pertimbangkan untuk melakukan kelanjutan dari kontrak,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Bahlil mengungkapkan, negosiasi penambahan saham berjalan baik, dengan rencana divestasi yang tadinya 10 persen kini berkembang menjadi lebih dari angka tersebut.
“Awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10 persen. Perkembangan yang terjadi di atas 10 persen,” imbuhnya.
Ia menambahkan, harga akuisisi saham sebesar 10 persen dianggap relatif murah. Hal ini karena valuasi asetnya dinilai memiliki nilai buku yang sangat tipis hingga tahun 2041.
