Jakarta, Gonesia.com – Pemerintah menargetkan finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi daring, termasuk layanan ojek online (ojol) dan kurir digital, rampung sebelum 17 Agustus 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pembahasan regulasi tersebut saat ini dilakukan secara intensif untuk memastikan setiap poin aturan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Insyaallah kita selesaikan sebelum 17 Agustus,” ujar Dudy usai mengikuti rapat koordinasi perpres ojol di Gedung DPR, Senin (10/8).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan bedah pasal demi pasal dalam draf tersebut untuk menghindari potensi perbedaan penafsiran di masa depan.
Cakupan aturan ini tidak hanya terbatas pada layanan pengangkutan penumpang, tetapi juga merambah pada sektor pengantaran barang, makanan, hingga dokumen.
“Iya pokoknya kita mengatur untuk roda dua untuk hantaran orang kemudian juga untuk roda dua hantaran barang dan hantaran dokumen,” lanjutnya.
Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan Keputusan Menteri (KM) sebagai instrumen pendukung yang selaras dengan substansi Perpres tersebut.
Dudy menyatakan bahwa dokumen KM itu sudah dikomunikasikan kepada pihak aplikator transportasi daring agar selaras dengan kebijakan pemerintah.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemangkasan komisi aplikator menjadi 8% yang telah diimplementasikan sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan pembatasan komisi tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut mematangkan regulasi khusus terkait layanan kurir digital seperti pengantaran makanan dan barang.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebutkan bahwa pemerintah memisahkan mekanisme perhitungan biaya layanan kurir dengan transportasi penumpang.
Menurutnya, layanan pengantaran barang memiliki kompleksitas bisnis yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekadar mengantar penumpang.
“Untuk pengantaran barang dan makanan memang ada komponen-komponen bisnis yang lebih kompleks. Ada waktu tunggu, ada dimensi barang, ada karakteristik layanan yang berbeda,” kata Nezar dalam pernyataan tertulisnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme pengaturan harus tetap mempertimbangkan realitas operasional yang terjadi di lapangan.
“Karena itu, mekanisme pengaturannya juga harus mempertimbangkan realitas operasional di lapangan,” ujarnya.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya validasi data mengenai berat dan dimensi barang guna menjamin keselamatan mitra pengemudi.
Nezar menegaskan bahwa platform e-commerce wajib memiliki sistem yang akurat untuk menjaga kualitas layanan serta perlindungan bagi para kurir.
Penyusunan regulasi ini dipastikan akan terus melibatkan para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, kenyamanan konsumen, dan keberlanjutan bisnis di sektor ekonomi digital.
“Kalau memang nanti ada aturan turunan, tentu semua pemangku kepentingan akan terus kami libatkan dalam proses penyusunannya,” pungkasnya.
