Jakarta – Harga beras premium di berbagai daerah di Indonesia masih bertahan jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, bahkan sempat langka di sejumlah ritel modern. Data terbaru Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 3 September 2025 pukul 13.00 WIB menunjukkan rata-rata harga beras premium secara nasional mencapai Rp 16.064 per kilogram. Angka ini 7,81 persen lebih tinggi dari HET nasional sebesar Rp 14.900.
Kondisi harga beras premium ini tidak merata di seluruh wilayah. Di tingkat zona, harga di Zona 1 tercatat Rp 15.370 per kilogram atau 3,15 persen di atas HET. Sementara di Zona 2, harga mencapai Rp 16.485 per kilogram atau 7,05 persen di atas HET. Kenaikan paling signifikan terjadi di Zona 3, dengan harga menembus Rp 18.406 per kilogram atau 16,49 persen di atas HET.
Hanya dua provinsi yang berhasil menjual beras premium di bawah HET, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dengan harga Rp 14.535 dan Sumatera Selatan Rp 14.789. Sejumlah provinsi besar seperti Jawa Barat (Rp 15.031), Jawa Timur (Rp 15.058), dan DKI Jakarta (Rp 15.180) menunjukkan harga sedikit di atas HET, dengan disparitas antara 0,8 hingga 1,9 persen.
Situasi harga yang paling mencolok terlihat di wilayah timur Indonesia. Papua mencatatkan harga beras premium sebesar Rp 18.550 per kilogram atau 17,41 persen di atas HET. Maluku Utara bahkan lebih tinggi dengan Rp 18.779 per kilogram (18,85 persen di atas HET). Sementara itu, Papua Barat menjadi provinsi dengan harga beras tertinggi, mencapai Rp 18.800 per kilogram, atau 18,99 persen di atas HET.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membenarkan adanya penurunan pasokan beras premium ke ritel modern. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh penggilingan padi yang berupaya mematuhi standar informasi pada label produk.
“Beberapa pasokan ke ritel modern memang sempat mengalami penurunan karena penggilingan padi ingin *comply* sesuai dengan informasi yang ada di label,” jelas Arief dalam keterangan resminya, Rabu, 3 September 2025.
Arief menambahkan, para penggiling padi yang telah memenuhi standar kesesuaian akan segera mengirimkan stok ke ritel modern. Standar yang dimaksud meliputi broken 15 persen, kadar air 14 persen, dan derajat sosoh minimal 95 persen.
Lebih lanjut, Arief menyinggung kasus beras oplosan yang baru-baru ini terbongkar. Menurutnya, praktik ini menjadi pendorong bagi penggilingan padi untuk lebih disiplin dalam proses produksi. “Kejadian kemarin menjadi *review* buat kita semua, salah satunya supaya penggilingan padi lebih disiplin memproduksi sesuai dengan keterangan yang ada di label,” ucapnya.
