JAKARTA, Gonesia.com – Ketidakpastian jadwal transisi status kepegawaian bagi guru dan tenaga kependidikan (tendik) muncul pasca-pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru pada 14 September 2026.
Perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan ini memicu kecemasan di kalangan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu.
Para tenaga pendidik mengkhawatirkan adanya pergeseran kebijakan terkait skema peningkatan status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang direncanakan mulai tahun 2027.
Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai rencana peralihan status PPPK penuh waktu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dengan mekanisme pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur tes.
Menanggapi gejolak tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq memberikan klarifikasi resmi mengenai keberlanjutan kebijakan tersebut.
Ia menegaskan bahwa secara substansial tidak ada perubahan fundamental dalam kebijakan peningkatan status guru maupun tendik yang berstatus PPPK.
“Enggak berubah kebijakannya, cuma memang dari sisi waktu saja yang tengah dikaji pemerintah. Apakah pemberlakuannya mulai tahun 2027 atau 2028,” kata Wamendikdasmen Fajar saat ditemui JPNN seusai kegiatan Pelepasan Kontingen Indonesia pada WorldSkills Competition Shanghai 2026 di Jakarta, Selasa (15/9).
Pemerintah saat ini tengah mematangkan mekanisme alih status tersebut agar sejalan dengan kerangka anggaran yang tersedia.
Fajar memastikan bahwa pemerintah tetap menunjukkan keseriusan dalam merespons tuntutan para guru terkait kepastian masa depan karier mereka.
Pembahasan teknis mengenai transisi status ini telah melibatkan lintas instansi, termasuk Kementerian Keuangan, di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Rapat koordinasi tersebut berlangsung pada Selasa (15/9) untuk mendalami aspek implementasi di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa pertimbangan waktu pelaksanaan alih status sangat bergantung pada penyesuaian postur anggaran negara.
“Rapat di Bappenas membahas lebih ke teknis pelaksanaannya. Lagi dipertimbangkan kapan waktu yang tepat alih statusnya karena, kan Presiden Prabowo Subianto sudah membacakan pidato keuangan pada 14 Agustus kemarin,” ujarnya.
Adanya pidato nota keuangan tahun 2027 yang telah disampaikan Presiden Prabowo menuntut pemerintah untuk melakukan transisi anggaran yang cermat.
Jika pelaksanaan alih status dipaksakan tetap berjalan pada awal 2027, pemerintah perlu melakukan kalkulasi ulang terhadap beban fiskal yang ada.
Fajar menekankan bahwa pada prinsipnya, pemerintah tetap memegang teguh komitmen yang telah disepakati bersama DPR RI sebelumnya.
Kepastian mengenai jadwal pemberlakuan kebijakan ini diharapkan segera diputuskan dalam waktu dekat setelah kajian teknis rampung dilakukan.
Para tenaga pendidik diharapkan tetap tenang sembari menunggu keputusan final pemerintah terkait transisi status kepegawaian tersebut.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen menjaga transparansi dalam proses transisi ini demi menjamin hak-hak para tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
