JAKARTA, Gonesia.com – Pemerintah resmi mengambil langkah strategis untuk memperkuat ekonomi perdesaan melalui skema pendanaan gaji manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa negara akan menanggung biaya operasional penggajian manajer koperasi tersebut selama periode dua tahun pertama operasional.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menjamin stabilitas manajemen koperasi pada tahap awal pembentukannya.
Meskipun belum merinci nominal pasti, Purbaya menegaskan bahwa beban anggaran yang dialokasikan untuk gaji ini tidak akan membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Penggajian manajer Kopdes sampai dua tahun ditanggung negara. Ada hitungannya, enggak besar-besar amat,” kata Purbaya kepada wartawan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).
Ia menjelaskan bahwa keberlangsungan finansial koperasi nantinya akan didorong melalui peran sentral koperasi dalam distribusi barang bersubsidi.
Sistem baru ini dirancang untuk memangkas jalur distribusi yang selama ini dinilai tidak efisien dan rentan terhadap praktik penyalahgunaan oleh pihak ketiga.
Dengan mengalihkan seluruh penyaluran subsidi melalui Kopdes, pemerintah optimistis unit usaha desa ini akan memiliki arus kas yang sehat dan mampu mandiri.
“Enggak ada lagi tukang kumpul barang subsidi itu, jadi semuanya lewat Kopdes. Dengan itu saja kalau dipastikan berjalan benar, Kopdes-nya sudah pasti untung, hidup,” ujar dia.
Untuk memastikan operasional berjalan sesuai target, Kementerian Keuangan kini telah menjalin kolaborasi lintas sektor dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara) serta Kementerian Koperasi.
Sinergi antarlembaga ini difokuskan pada pengawasan ketat terhadap arus barang bersubsidi guna menekan kebocoran anggaran yang selama ini sering terjadi.
Ia menambahkan bahwa efisiensi yang tercipta dari sistem distribusi baru ini diproyeksikan akan memberikan penghematan signifikan bagi kas negara.
“Jadi saya akan expect penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang. Ke depan, ketika kapasitas berjalan dan tim kita memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak setahun ke depan,” lanjutnya.
Terkait kewajiban finansial, pemerintah juga telah mengantisipasi pembayaran cicilan Kopdes kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan jatuh tempo pada 25 September 2026.
Dana tersebut diklaim telah dipersiapkan dengan matang jauh sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
Purbaya menegaskan bahwa skema pendanaan ini tidak akan merugikan desa karena kepemilikan penuh atas koperasi beserta seluruh keuntungannya akan diserahkan kembali kepada masyarakat desa.
“Itu kan Dana Desa sebagian dari awal disisihkan ke situ. Yang sepertiga di Dana Desa, dua pertiganya ke Kopdes. Tidak akan merugikan desa juga karena setelah siap, koperasinya diserahkan ke desa. Yang punya desa yaitu koperasinya, keuntungannya desa,” pungkasnya.
