Hanoi, Gonesia.com – Ribuan mitra pengemudi Grab di Vietnam mengancam akan melakukan aksi mogok kerja atau offbid serentak pada 12 hingga 13 September 2026 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan potongan bagi hasil yang dinilai terlalu membebani.
Ketegangan ini dipicu oleh keluhan para pengemudi yang mengklaim bahwa potongan komisi aplikator kini mencapai 50% dari total tarif perjalanan sejak struktur pembayaran baru diterapkan pada Juli lalu.
Laporan dari media pemerintah setempat, VTC News, menyebutkan bahwa kebijakan ini membuat pendapatan bersih pengemudi merosot tajam hingga tersisa sekitar 2.600 dong per kilometer untuk layanan ojek online.
Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya biaya operasional harian, seperti konsumsi bahan bakar dan biaya perawatan kendaraan, sementara pengemudi rata-rata menghabiskan waktu kerja lebih dari 10 jam setiap hari.
Seruan aksi solidaritas ini terus bergulir di media sosial, terutama melalui grup Facebook komunitas pengemudi yang beranggotakan sekitar 169.000 orang.
Salah satu pesan yang beredar di media sosial menyatakan ajakan untuk bersatu mematikan aplikasi demi menuntut keadilan bagi para mitra di lapangan.
Di sisi lain, pihak Grab menanggapi bahwa seruan tersebut muncul di tengah banyaknya informasi palsu yang beredar di ruang digital Vietnam.
Perusahaan menyatakan sedang melakukan evaluasi mendalam terkait situasi di lapangan dan menekankan bahwa operasional layanan sejauh ini masih berjalan normal.
Manajemen menegaskan bahwa pihaknya tetap memprioritaskan kesejahteraan mitra pengemudi serta kualitas layanan bagi pelanggan.
Perselisihan ini disinyalir bersumber dari perbedaan persepsi antara total tarif yang dibayarkan penumpang dengan pendapatan bersih yang diterima pengemudi.
Grab menjelaskan bahwa tarif yang dibayar konsumen mencakup berbagai komponen, seperti biaya platform, biaya tambahan saat cuaca buruk, biaya jam sibuk, hingga biaya penyesuaian rute.
Komponen-komponen tambahan tersebut sering kali dianggap pengemudi sebagai bagian dari komisi yang diambil secara sepihak oleh perusahaan.
Perusahaan pun mengimbau agar seluruh mitra pengemudi merujuk pada kanal informasi resmi untuk menghindari disinformasi.
Sementara itu, permasalahan serupa juga menjadi perhatian serius di Indonesia, di mana Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyoroti pentingnya transparansi dalam ekosistem transportasi digital.
Ia menegaskan bahwa tidak semua uang yang dibayarkan oleh penumpang merupakan hak penuh pengemudi karena terdapat biaya penggunaan platform yang harus diperhitungkan.
Pemerintah saat ini terus mendorong perusahaan aplikator agar lebih transparan dalam merinci komponen pembayaran dalam setiap tanda terima atau receipt digital.
Langkah ini diambil untuk mencegah kesalahpahaman di tingkat mitra pengemudi mengenai berapa nilai sebenarnya yang menjadi pendapatan mereka.
Dudy juga menyarankan penggunaan istilah platform fee alih-alih komisi untuk menghindari persepsi bahwa aplikator mengambil porsi terlalu besar dari penghasilan pengemudi.
Transparansi ini menjadi fokus utama pemerintah dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Ekosistem Transportasi Digital yang akan mencakup layanan transportasi orang, barang, hingga makanan.
