JAKARTA, Gonesia.com – Presiden Prabowo Subianto mengucurkan dana bantuan darurat senilai Rp200 miliar guna mempercepat akselerasi penanganan dampak bencana gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Alokasi dana tersebut disalurkan untuk memperkuat struktur respons cepat di tingkat provinsi hingga ke level kabupaten yang terdampak langsung oleh guncangan seismik tersebut.
Pemerintah Provinsi NTT menerima dana bantuan sebesar Rp40 miliar untuk kebutuhan koordinasi skala regional.
Sementara itu, delapan kabupaten di Pulau Flores masing-masing mendapatkan dukungan finansial sebesar Rp20 miliar.
Delapan kabupaten yang menjadi sasaran bantuan tersebut mencakup Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Presiden menegaskan bahwa seluruh dana bantuan tersebut wajib digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung pemulihan wilayah dan meringankan beban masyarakat terdampak.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto dalam laporan yang dikutip dari JPNN.com memastikan bahwa seluruh dana bantuan telah sampai di tangan pemerintah daerah.
“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa instruksi tegas telah diberikan kepada para kepala daerah agar dana tersebut tidak disalahgunakan di luar kepentingan penanganan bencana.
“Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” kata dia.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan apresiasi tinggi terhadap respons cepat yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat dalam menghadapi krisis ini.
Ia menilai dana tersebut menjadi katalisator penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di pos-pos pengungsian.
“Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar, itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi,” tutur Melkiades.
Di sisi lain, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya kemandirian daerah dalam mitigasi bencana di masa depan melalui pembentukan lumbung cadangan darurat.
Ia menekankan bahwa idealnya setiap kepala daerah telah memiliki sistem kesiapsiagaan mandiri untuk merespons situasi krisis secara cepat.
Namun, pemerintah pusat berkomitmen untuk tetap melakukan intervensi apabila inisiatif daerah dalam penyediaan cadangan logistik belum berjalan optimal.
“Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan, tapi ya sudah kalau mereka mungkin belum berinisiatif kita lakukan,” ucap Prabowo.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjembatani kesenjangan kesiapan infrastruktur darurat di daerah-daerah rawan bencana.
Pemerintah pusat berharap dukungan fiskal ini dapat memulihkan stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat di Pulau Flores dalam waktu singkat.
Proses penyaluran bantuan ini kini diawasi ketat oleh BNPB untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di tingkat daerah.
Hingga saat ini, fokus utama pemerintah tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi serta perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat gempa.
