Jakarta – Bupati Tanah Datar Eka Putra memastikan seluruh persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, sudah tuntas dan siap masuk tahap pengerjaan. Kepastian itu ia sampaikan usai bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Eka Putra mengatakan, September 2026 akan menjadi bulan penting bagi Tanah Datar karena ada dua agenda besar yang dijadwalkan berlangsung. Agenda tersebut adalah peresmian 79 unit hunian tetap di Rambatan dan peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat di Tanjung Alam.
Ia menjelaskan, pembangunan hunian tetap di Kecamatan Rambatan merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mendapat dukungan Danantara dan dikerjakan PT Nindya Karya. Menurutnya, kualitas bangunan itu mendapat apresiasi karena dinilai kuat, tertata, dan nyaman untuk ditempati masyarakat.
Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah juga menegaskan bahwa pembangunan Huntap Tanah Datar dilakukan dengan standar konstruksi yang baik. Ia berharap rumah-rumah tersebut benar-benar menjadi hunian yang aman dan layak bagi warga terdampak bencana.
Di pertemuan yang sama, pembahasan juga mengerucut pada kesiapan Sekolah Rakyat Tanjung Alam. Eka Putra menyebut, lahan seluas sekitar 23 hektare sudah dipersiapkan sepenuhnya. Tanah itu merupakan hibah dari keluarga besar Dony Oskaria kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Menurut dia, Sekolah Rakyat Tanjung Alam dirancang mampu menampung hingga 3.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Kehadiran sekolah ini tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga diproyeksikan menggerakkan ekonomi warga sekitar.
“Keberadaan Sekolah Rakyat akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kebutuhan pangan, seperti beras, telur, daging, ayam, sayuran, hingga berbagai layanan pendukung lainnya akan meningkat seiring beroperasinya sekolah ini,” kata Eka Putra.
Ia menambahkan, peserta didik akan diprioritaskan dari keluarga desil 1 dan desil 2, atau 20 persen kelompok masyarakat berpenghasilan terendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Skema itu, kata dia, diharapkan membuka jalan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Eka Putra juga meyakini kehadiran sekolah tersebut akan memberi efek berganda bagi perekonomian daerah. Arus kunjungan orang tua murid maupun kebutuhan operasional sekolah diperkirakan membuat perputaran uang di kawasan Tanjung Alam semakin meningkat.
Dengan seluruh proses pematangan lahan yang sudah selesai, pembangunan fisik kini tinggal menunggu dimulai lewat seremoni groundbreaking pada September 2026. Bila rampung sesuai rencana, Sekolah Rakyat Tanjung Alam akan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 3.000 siswa.
Sebagai catatan, pada tahun ajaran 2026/2027 pemerintah telah mengoperasikan 182 Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan total sekitar 45 ribu peserta didik. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
