NEW DELHI, Gonesia.com – Komite Parlemen India untuk Komunikasi dan Teknologi Informasi memberikan ultimatum tegas kepada CEO Meta, Mark Zuckerberg, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung dalam kurun waktu tiga hari terkait pemblokiran unggahan Perdana Menteri Narendra Modi di Facebook.
Tenggat waktu ini ditetapkan menyusul ketegangan diplomatik antara pemerintah India dan raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut.
Komite yang dipimpin oleh Nishikant Dubey mengategorikan insiden pemblokiran unggahan pada 23 Juli tersebut sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi di negara dengan populasi 1,4 miliar jiwa.
Pihak parlemen menilai tindakan Meta telah melampaui batas kewenangan sebuah platform digital terhadap pemimpin negara berdaulat.
Pada bulan Juli lalu, Meta secara sepihak membatasi akses terhadap video unggahan Modi yang berisi pesan kepada pelajar India mengenai isu kebocoran soal ujian nasional.
Meski pihak Meta telah memulihkan akses unggahan tersebut dengan dalih adanya kesalahan teknis dan menyampaikan permohonan maaf resmi, pemerintah India tetap bersikap skeptis.
Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India secara terbuka menyatakan bahwa penjelasan teknis yang disampaikan perusahaan tersebut “tidak memuaskan”.
Ketidakpuasan ini memicu ancaman serius dari parlemen India terhadap operasional Meta di wilayah hukum mereka.
Komite tersebut memperingatkan Meta bahwa jika tuntutan permintaan maaf langsung tidak dipenuhi dalam tiga hari, pemerintah akan mempertimbangkan pencabutan kekebalan Safe Harbor.
Pencabutan perlindungan hukum ini akan membuka celah besar bagi pertanggungjawaban pidana terhadap perwakilan Meta di India atas konten yang dihasilkan pengguna.
Langkah ini dipandang sebagai upaya India untuk memperketat kendali atas perusahaan teknologi global yang beroperasi di dalam negeri.
Sebelumnya, pemerintah India telah memanggil jajaran pimpinan Meta untuk membahas insiden tersebut secara mendalam.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga menuntut penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah perusahaan dalam memberantas konten pornografi anak di platformnya.
Isu integritas konten dan keamanan digital kini menjadi fokus utama pembahasan antara otoritas India dan pihak Meta.
Pemerintah India sebelumnya juga telah mengirimkan permintaan klarifikasi resmi terkait insiden pemblokiran tersebut sebelum akhirnya membawa masalah ini ke ranah komite parlemen.
Situasi ini menempatkan Meta dalam posisi sulit di salah satu pasar pengguna media sosial terbesar di dunia.
Keberlangsungan operasional Meta di India kini sangat bergantung pada respons Mark Zuckerberg dalam merespons ultimatum dari komite parlemen tersebut.
Ketegangan ini menjadi preseden penting bagi hubungan antara negara-negara berkembang dengan perusahaan teknologi global raksasa.
Kedaulatan digital menjadi poin utama yang terus ditekankan oleh para pembuat kebijakan di India dalam menghadapi kebijakan moderasi konten platform internasional.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Meta terkait ancaman pencabutan perlindungan hukum tersebut.
Dunia internasional kini menyoroti bagaimana Meta akan menavigasi krisis kepercayaan yang terjadi di India ini.
