Denpasar – Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan diberi nama Kodam XXVII/Sobe Sonbai. Kehadiran satuan baru ini dinilai penting untuk memperkuat pertahanan Indonesia di wilayah yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI bersama Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto dan jajaran di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026). Ketua Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengatakan agenda kunjungan kali ini menitikberatkan pada kesiapan pembentukan Kodam baru sekaligus penataan ulang postur pertahanan di kawasan perbatasan.
“Komisi I mengecek persiapan pembentukan Kodam baru di NTT. Kedua, evaluasi konsep pertahanan karena kita berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Pemaparan dari jajaran TNI di bawah pimpinan Pak Piek Budyakto menunjukkan kesiapan dan kesungguhan yang sangat presisi,” kata Utut usai pertemuan di Denpasar.
Nama Sobe Sonbai sendiri bukan dipilih tanpa alasan. Julukan itu diambil dari sosok Raja Timor yang juga dikenal sebagai pahlawan legendaris masyarakat NTT, sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan masyarakat setempat dalam menjaga tanah air.
Di sisi lain, Kodam IX/Udayana juga menyiapkan penataan struktur teritorial. Salah satu langkah yang masuk dalam rencana adalah pemindahan Markas Komando Resort Militer (Korem) dari Kupang ke Nagekeo yang dinilai lebih strategis, sekaligus memperkuat pengawasan di wilayah Timor Tengah Utara (TTU).
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menyebut proses pembentukan Kodam XXVII/Sobe Sonbai terus menunjukkan kemajuan. Ia menjelaskan, pemenuhan personel dan materiil pendukung saat ini sudah mendekati separuh dari kebutuhan ideal.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan tim reses Komisi I DPR RI. Sebagaimana kami paparkan, kesiapan Kodam XXVII/Sobe Sonbai ditujukan untuk menjaga garda terdepan di perbatasan RI-RDTL. Sejauh ini secara personel maupun materiil sudah mendekati 50 persen dari kebutuhan,” ujar Piek.
Ia juga menyampaikan sejumlah usulan kepada Komisi I DPR RI. Di antaranya percepatan regulasi pembentukan Kodam, serta penguatan anggaran untuk operasional dan penyediaan perumahan prajurit.
Menanggapi hal itu, Utut menegaskan bahwa dukungan Komisi I merupakan bagian dari keberpihakan parlemen dalam memperkuat benteng pertahanan nasional. Menurut dia, DPR menyerahkan aspek teknis dan pemetaan wilayah kepada TNI sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan lapangan.
“Paradigma baru di TNI bukan lagi sekadar minimum, melainkan optimum. Dengan postur yang optimum, penugasan teritorial dan program pendukung seperti ketahanan pangan dapat berjalan efektif, sehingga ekonomi masyarakat membaik dan NKRI semakin kokoh,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Piek berharap aspirasi terkait kebutuhan pertahanan perbatasan juga dibawa Komisi I DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertahanan. Ia menilai, dukungan lintas kementerian dan lembaga dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur dan ekonomi di kawasan perbatasan dapat berjalan terpadu.
