Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan 403 paket pekerjaan infrastruktur untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2026. Seluruh proyek itu dipusatkan untuk memulihkan layanan dasar warga, memperbaiki konektivitas antardaerah, sekaligus membangun infrastruktur yang lebih aman dan tahan terhadap risiko bencana.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyebut pelaksanaan ratusan paket tersebut ditopang Anggaran Belanja Tambahan senilai Rp21,16 triliun. Menurut dia, tambahan dana ini menjadi kunci agar pemulihan pascabencana tidak berhenti pada penanganan darurat, melainkan berlanjut ke pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dana itu dibagi ke empat unit kerja. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh porsi terbesar, yakni Rp7,52 triliun. Disusul Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp6,73 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,02 triliun, dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp2,89 triliun.
Pada sektor sumber daya air, pekerjaan yang disiapkan mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, normalisasi sungai, pembangunan cekdam, hingga penyediaan air baku. Adapun pada sektor bina marga, fokus diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan untuk membuka kembali akses warga, memperlancar distribusi logistik, dan menggerakkan aktivitas ekonomi.
Di bidang permukiman, Kementerian PU juga akan merehabilitasi sistem penyediaan air minum, membangun sumur bor, memperbaiki tempat pemrosesan akhir, serta menangani instalasi pengolahan lumpur tinja. Selain itu, pembangunan hunian dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah masuk dalam penanganan prasarana strategis.
Apri mengatakan proses pemulihan masih terus berjalan, meski sejumlah pekerjaan belum selesai sepenuhnya. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh program tuntas sekaligus naik kelas dari sisi kualitas.
“Pada saat ini dapat disampaikan bahwa proses pemulihan terus berjalan, meskipun masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan secara menyeluruh. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program dapat dituntaskan sekaligus meningkatkan kualitas agar lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Apri dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Hingga 21 Juli 2026, realisasi keuangan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lingkungan Kementerian PU tercatat Rp2,40 triliun atau 11,35 persen dari total anggaran. Dari sisi fisik, capaian pekerjaan telah mencapai 26,4 persen dari keseluruhan 403 paket yang dijadwalkan pada tahun anggaran 2026.
Apri menilai angka tersebut menunjukkan kegiatan di lapangan terus bergerak, meski penyerapan anggaran masih perlu dipercepat secara terukur. Ia menegaskan capaian itu sekaligus menandai kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana.
“Capaian yang ada saat ini tidak hanya mencerminkan progres pelaksanaan, tetapi juga menjadi indikator nyata kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana,” katanya.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menambahkan, pemulihan infrastruktur terdampak bencana tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian PU, tetapi juga oleh pemerintah daerah melalui tambahan Transfer ke Daerah atau TKD sebesar Rp10,6 triliun. Dana tersebut, kata Tito, sudah tersalurkan sepenuhnya dalam tiga tahap.
Tito mengatakan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis akan terus diperkuat agar kendala administrasi, kesiapan lahan, desain, pengadaan, maupun pelaksanaan di lapangan bisa segera diselesaikan. Percepatan, ujarnya, diarahkan agar jalan, jembatan, jaringan irigasi, air minum, hunian, dan fasilitas publik segera kembali dimanfaatkan warga tanpa mengorbankan mutu maupun tata kelola.
