Jakarta – Badan Pengelola (BP) BUMN memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan BUMN dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kerja sama ini diarahkan untuk mengawal proyek-proyek hilirisasi nasional agar berjalan transparan, akuntabel, dan minim celah penyimpangan.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan keterlibatan KPK akan dimulai sejak tahap awal pengerjaan proyek.
Menurut dia, pendampingan dini dibutuhkan supaya setiap investasi pemerintah memiliki peta mitigasi risiko yang jelas sebelum persoalan muncul dan merugikan negara.
“Kami punya banyak proyek hilirisasi yang sedang berjalan. Harapan masyarakat juga sangat besar, jadi kami ingin memastikan seluruh prosesnya berlangsung transparan dan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” kata Dony usai bertemu pihak KPK di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Dony menegaskan penguatan pencegahan tidak hanya menyasar sistem pengawasan. BP BUMN juga akan membekali seluruh tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi dengan pelatihan khusus antikorupsi.
Langkah ini, kata dia, penting agar investasi besar yang telah digelontorkan pemerintah benar-benar memberi manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.
“Kami tidak ingin investasi besar ini sia-sia. Karena itu, setiap grup dan tim yang terlibat akan mendapat pendampingan intensif agar seluruh alur kerja tetap berada di koridor yang benar,” ujarnya.
Di luar proyek strategis, BP BUMN juga memperketat disiplin administratif, terutama soal pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dony menyatakan akan memantau langsung kepatuhan pejabat BUMN dalam memenuhi kewajiban tersebut tanpa pengecualian.
“Saya akan kontrol sendiri penyampaian LHKPN. Semua yang wajib lapor harus tepat waktu. Harapan saya, setelah transformasi ini, seluruh BUMN punya koridor yang jelas dan bersih dari potensi korupsi ke depan,” tegasnya.
Kolaborasi BP BUMN dan KPK ini menandai bahwa transformasi BUMN tidak semata-mata mengejar kinerja bisnis.
Pemerintah juga ingin membangun fondasi integritas yang lebih kuat melalui pengawasan berlapis dan sistem yang terintegrasi, sehingga proyek hilirisasi bisa menjadi penggerak ekonomi nasional yang bersih, akuntabel, dan memberi manfaat langsung bagi publik.
