JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan rencana peninjauan ulang terhadap target penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Langkah evaluasi ini diambil untuk memfokuskan intervensi gizi pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus mengoptimalkan efektivitas distribusi bantuan negara.
Nanik menyampaikan bahwa tidak seluruh siswa di sekolah perlu menjadi sasaran program MBG. Menurutnya, siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi berkecukupan tidak memerlukan intervensi gizi tambahan karena kebutuhan nutrisi mereka telah terpenuhi secara mandiri di rumah. Oleh karena itu, BGN akan menyaring kembali daftar penerima manfaat agar bantuan benar-benar menjangkau kelompok anak-anak rentan.
“Rasanya tidak perlu kalau misalnya untuk sekolah-sekolah yang mampu, karena di rumah gizinya pasti sudah lebih bagus. Kami akan lebih mengarahkan program ini kepada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” ujar Nanik dalam keterangan pers seusai pelantikan dirinya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Saat ini, target penerima manfaat program MBG mencapai sekitar 63 juta orang. BGN berencana melakukan audit dan pemutakhiran data secara menyeluruh untuk menentukan apakah jumlah tersebut masih relevan atau perlu dilakukan penyesuaian. Proses ini mencakup pengurangan jumlah penerima yang dinilai tidak membutuhkan bantuan, serta penambahan sasaran bagi mereka yang belum terjangkau namun memiliki urgensi gizi yang tinggi.
Selain peninjauan sasaran, Nanik menegaskan perubahan arah kebijakan pelaksanaan program MBG mulai tahun 2026. Fokus utama BGN akan beralih dari sekadar mengejar kuantitas atau perluasan cakupan program menjadi peningkatan kualitas layanan di lapangan. BGN tidak akan memprioritaskan pembukaan dapur baru sebelum memastikan seluruh infrastruktur yang ada saat ini beroperasi sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
Evaluasi operasional akan dilakukan dengan menilai kapasitas nyata dari setiap dapur yang telah berdiri. BGN akan mengelompokkan dapur-dapur tersebut berdasarkan kemampuan layanan porsi harian, mulai dari kapasitas seribu, dua ribu, hingga tiga ribu porsi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga efektivitas kerja dapur agar tidak mengalami kelebihan beban atau justru kekurangan kapasitas yang tidak termanfaatkan.
“Kami sudah sampaikan kepada Presiden bahwa pada 2026, kami tidak lagi mengejar kuantitas, tetapi kualitas. Kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada sudah sesuai dengan juknis atau tidak,” tambah Nanik.
Pemerintah berharap melalui penataan ulang ini, operasional dapur dapat berjalan lebih efisien dan terukur. Langkah ini diharapkan mampu memberikan gambaran akurat mengenai kapasitas riil pemerintah dalam melayani kebutuhan nutrisi siswa di seluruh wilayah Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, didampingi oleh Agustina Arumsari dan Trenggono yang dilantik sebagai Wakil Kepala BGN. Pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagai langkah awal penguatan kelembagaan dalam menangani persoalan gizi nasional.
