Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Pariwisata menyiapkan rancangan anggaran 2027 yang lebih seimbang antar-kedeputian. Ia menilai distribusi belanja yang proporsional penting agar pelaksanaan program tidak timpang dan setiap unit kerja tetap memiliki ruang gerak sepanjang tahun.
Sorotan itu muncul karena Komisi VII melihat masih ada ketidakmerataan porsi anggaran di internal kementerian. Sejumlah unit disebut memperoleh alokasi besar, sementara unit lain justru terbatas, sehingga berisiko membuat program mereka tidak berjalan maksimal ketika tahun anggaran memasuki pertengahan.
“Nanti saya minta untuk perumusan anggaran tahun 2027, itu benar-benar dibuat berimbang,” kata Saleh dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut politisi Fraksi PAN itu, persoalan postur anggaran juga sudah lebih dulu disampaikan sejumlah anggota dewan. Ia mengingatkan, jika belanja terlalu menumpuk pada sektor tertentu, beban kerja antarkedeputian bisa tidak seimbang. Bahkan, sebagian unit dikhawatirkan kehabisan ruang fiskal saat tahun anggaran masih berjalan.
Ia mencontohkan kondisi pada beberapa kedeputian di Kementerian Pariwisata, termasuk Politeknik Pariwisata. Namun, menurut dia, anggaran Poltekpar memang relatif kecil karena habis digunakan untuk kebutuhan pendidikan.
“Misalnya hanya ada dua kedeputian yang anggarannya gemuk. Tiga lah dengan Poltekpar. Tapi kalau Poltekpar ini kan sebetulnya anggarannya kecil saja karena anggaran itu kan dipakai habis untuk pelaksanaan pendidikan. Tetapi dua yang pemasaran dan event, itu anggarannya kan besar,” ujarnya.
Saleh meminta pembahasan anggaran tahun depan tidak mengulang pola yang sama. Ia mendorong kementerian berani melakukan penyesuaian, baik dengan menambah alokasi pada unit yang membutuhkan maupun membagi ulang belanja agar lebih adil dan efektif.
“Harus berani membuat anggaran yang berimbang itu, menaikkan anggaran di tempat yang lain. Atau membuat, mengurangi dari tempat yang sudah ada sekarang, dikasih, dibagi rata di tempat yang lain. Atau bagaimana caranya supaya ada keberimbangan anggaran itu. Keadilan penggunaan anggaran, itu satu,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pagu anggaran kementerian pada 2026 mencapai Rp1,43 triliun. Hingga 31 Mei 2026, realisasi fisik tercatat Rp697 miliar atau 48,58 persen, sedangkan realisasi pembayaran Rp491 miliar atau 34,26 persen.
Sebagian besar serapan anggaran masih berada di satuan kerja pusat, terutama Sekretariat Utama yang menjalankan fungsi dukungan manajemen. Pada level kedeputian, alokasi terbesar ada di Deputi Bidang Pemasaran senilai sekitar Rp200 miliar dan Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan atau events sebesar Rp138 miliar.
Di sisi lain, Rp511 miliar juga dialokasikan untuk enam politeknik pariwisata yang tersebar di berbagai daerah. Dana itu dipakai untuk mendukung pendidikan sekaligus pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata.
Saleh menambahkan, pembahasan anggaran 2027 perlu disiapkan sejak awal. Ia menilai komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas menjadi kunci agar kebutuhan sektor pariwisata bisa diperjuangkan lebih optimal.
Dengan langkah itu, ia berharap distribusi anggaran di tubuh kementerian lebih proporsional dan mampu memperkuat kinerja seluruh unit kerja.
