Jakarta – Lonjakan harga Minyakita kembali menyeret nama Zulkifli Hasan ke sorotan publik. Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai kebijakan yang kini berada di bawah kewenangan Menteri Koordinator Bidang Pangan itu justru memperberat beban masyarakat, alih-alih memberi solusi atas mahalnya minyak goreng.
Efriza mengingatkan, Zulhas adalah sosok yang sebelumnya menggagas Minyakita saat menjabat Menteri Perdagangan. Namun, menurut dia, tanggung jawab atas persoalan yang muncul kini seolah tidak dijalankan secara optimal.
“Zulhas semakin mempersulit ekonomi masyarakat. Kegagalan Zulhas menunjukkan ironi atas status Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar dunia,” ujar Efriza kepada RMOL, Minggu, 10 Mei 2026.
Di lapangan, harga Minyakita memang terus bergerak naik dan menembus batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Di sejumlah daerah, harganya bahkan melampaui Rp20.000 per liter.
Di Jakarta, pasar tradisional seperti Cijantung dan Rawamangun disebut menjual Minyakita hingga Rp22.000 per liter. Sementara di Pekanbaru, Riau, harga minyak goreng bersubsidi itu dilaporkan berada di kisaran Rp20.000 sampai Rp23.000 per liter.
Kenaikan serupa juga terlihat di Bekasi dan sejumlah wilayah Jawa Barat. Harga di tingkat pengecer dilaporkan rata-rata berada pada rentang Rp18.500 hingga Rp20.000 per liter.
Meski data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) masih mencatat rata-rata nasional di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.500, pasokan di banyak titik disebut tidak stabil. Dalam sejumlah kasus, produk bahkan sulit ditemukan atau dijual dengan skema bundling.
Efriza menilai persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan bahan baku. Ia menyebut masalah sesungguhnya ada pada distribusi yang semrawut serta pengawasan yang lemah.
Karena itu, ia menolak langkah menaikkan harga eceran tertinggi sebagai jalan keluar. Menurut dia, kebijakan tersebut hanya menjadi solusi instan yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Kapasitas Zulhas dalam menjaga kestabilan harga minyak goreng domestik justru terlihat karut-marut,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan distribusi dan menindak tegas penimbun maupun pedagang yang bermain harga. Bagi dia, pemerintah semestinya membenahi rantai pasok, bukan justru mengubah aturan harga di tengah tekanan masyarakat.
“Bukan malah memilih menaikkan HET Minyakita. Itu menunjukkan kegagalan pemerintah, sementara yang harus menanggung dampaknya adalah rakyat,” ucap Efriza.
Dari rangkaian kenaikan harga tersebut, Efriza menyimpulkan tata kelola pangan nasional tengah bermasalah. Ia menilai situasi itu menjadi cermin lemahnya manajemen pangan di bawah koordinasi Zulhas.
“Naiknya HET Minyakita bukan solusi, tetapi bukti kegagalan kerja Zulhas sebagai Menko Pangan,” tegasnya.
