Berita

Kemendagri: Pemimpin Berintegritas Tidak Melanggar Sumpah Jabatan

Pernyataan tersebut disampaikan Sugeng dalam Live Talk Show BPSDM Kemendagri bertajuk “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat” di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

“Jadi mudahnya, seorang pemimpin berintegritas adalah dia melakukan apa yang dia perintahkan. Dia melakukan apa yang sudah diperjanjikan untuk dia. Itulah integritas,” ujarnya.

Sugeng menyebut kasus kepala daerah yang terjaring OTT KPK menjadi pengingat bagi semua pihak. BPSDM Kemendagri terus mengedukasi kepala daerah melalui forum retret yang melibatkan KPK, BPKP, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kortas Tipikor.

“Ini dari sisi materi sudah tidak kurang. Artinya sudah begitu berlapis-lapisnya diingatkan,” jelasnya.

Selain retret, BPSDM Kemendagri menyelenggarakan diklat integritas bagi ASN dan anggota DPRD. Pemimpin diharapkan mampu menerapkan perilaku jujur karena memahami risiko hukum dari tindakan korupsi.

Nindya Karya Pacu Sekolah Rakyat Medan, Progres 81,26 Persen

“Karena dia paham, diterapkan. Karena dia tahu itu risikonya, [jadi] enggak berbuat (korupsi),” jelasnya.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan Irjen Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana.

Mahendra menyatakan integritas pemimpin bergantung pada kejujuran dan konsistensi terhadap amanah, termasuk memahami peraturan perundang-undangan. Ia menyayangkan alasan ketidaktahuan aturan yang sering digunakan kepala daerah saat terjerat korupsi.

“Ketika jadi kepala daerah dia tidak mau belajar, artinya apa? Dia tidak bertanggung jawab pada dirinya, harusnya jujur. Harusnya dari jauh-jauh hari bilang ‘Pak saya enggak mampu jadi kepala daerah, jangan ikut pemilihan’,” tegasnya.

Wawan menyampaikan keprihatinan atas maraknya OTT kepala daerah. Ia menegaskan pemberantasan korupsi memerlukan perhatian serius dari seluruh kementerian, lembaga, dan masyarakat.

Pemprov Sumbar Tegaskan Urgensi Rehabilitasi Fasilitas Pemerintahan

“Harusnya kita semua ini begitu diumumkan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) ini bukan hanya KPK yang tersentak, harusnya semuanya kementerian/lembaga di Indonesia ini tersentak karena mereka harusnya punya perhatian yang sama di situ,” jelasnya.

Kemendagri Tegaskan Pemimpin Berintegritas Wajib Patuhi Sumpah dan Janji Jabatan

Komentar

Berita Populer

01

KCIC Tambah Enam Perjalanan Whoosh, Arus Balik Bandung-Jakarta Padat

02

Kejagung Geledah Kantor BGN Pusat Jakarta Usai Ganti Pimpinan

03

Aher Apresiasi Dukcapil Hentikan Fotokopi e-KTP Demi Data Pribadi

04

DSI Perkuat Tata Kelola Ekspor dan Devisa Nasional

05

Purbaya Tekankan Pancasila dalam Kelola Keuangan Negara

06

Strategi ANTM Perkuat Pasar Domestik di Tengah Rencana Ekspor BUMN

07

Harga Avtur Turun, Mengapa Surcharge Tiket Pesawat Tetap Tidak Berubah?

08

IHSG Anjlok 5 Persen, Rupiah Melemah Tembus Rp17.930 per Dolar AS

Berita Terbaru