Jakarta – Kementerian Kehutanan mengambil langkah serius pasca-banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Selain mengalokasikan dana rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) sebesar Rp 29 miliar, pemerintah juga tengah mengusut dugaan keterlibatan 12 perusahaan dalam kerusakan lingkungan yang memicu bencana.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan, tim penegakan hukum kementerian telah memulai penyelidikan terhadap entitas yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hasil investigasi awal menunjuk adanya pelanggaran di 12 lokasi yang melibatkan perusahaan di Sumatera Utara. “Proses penegakan hukum akan segera kami lakukan,” tegas Raja Juli dalam rapat bersama Komisi IV DPR pada Kamis, 4 Desember 2025.
Raja Juli menjelaskan, bencana di Sumatera bukan sekadar dampak cuaca ekstrem. Kerusakan ekosistem di kawasan strategis lingkungan, diperparah oleh siklon tropis Senyar, telah memperburuk kondisi daerah tangkapan air dan DAS yang rusak. Kombinasi faktor ini memicu bencana yang melumpuhkan wilayah.
Anggaran Rp 29 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan difokuskan untuk pemulihan lingkungan dan penanganan lahan kritis seluas 464.598 hektare di wilayah terdampak. Rehabilitasi akan dilakukan melalui reboisasi di kawasan hutan dan pengembangan kebun bibit rakyat untuk area penggunaan lain.
Pembagian anggaran tersebut mencakup Rp 8,4 miliar untuk Aceh, Rp 11,5 miliar untuk Sumatera Utara, dan Rp 9,08 miliar untuk Sumatera Barat.
Selain penegakan hukum dan rehabilitasi, pemerintah juga melakukan koreksi menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan. Langkah kebijakan yang disiapkan meliputi digitalisasi tata kelola kehutanan berbasis satu peta, ditargetkan rampung paling lambat Januari 2026, serta percepatan pengakuan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.
Menurut Raja Juli, keterlibatan masyarakat adat sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan. Mereka terbukti mampu menjadi penjaga alam di wilayahnya.
Banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 ini telah menimbulkan dampak luas. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kamis mencatat 776 jiwa meninggal, 564 orang hilang, dan sekitar 2.600 orang terluka. Aceh menjadi provinsi paling terdampak, dengan 18 kabupaten dan kota terendam.
Kementerian Kehutanan menemukan 70 titik banjir pada 31 DAS di Aceh. Analisis citra satelit periode 2019-2024 menunjukkan perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektare dari hutan menjadi non-hutan. Provinsi ini juga memiliki lahan kritis 217.301 hektare atau 7,1 persen dari area terdampak.
Di Sumatera Utara, terdapat 92 titik banjir di 13 DAS. Perubahan tutupan lahan di wilayah DAS itu mencapai 9.424 hektare dengan dominasi area penggunaan lain. Lahan kritis di wilayah terdampak mencapai 207.000 hektare atau 14,7 persen.
Sementara itu, di Sumatera Barat tercatat 56 titik banjir di 13 DAS. Perubahan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 1.821 hektare, mayoritas berada di kawasan hutan. Provinsi ini memiliki lahan kritis 39.816 hektare atau 7 persen dari total area terdampak.
